Jakarta, INDONEWS.ID - Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto diduga berjalan lewat perintah berjenjang tanpa surat resmi, sebagian disampaikan melalui WhatsApp. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memaparkan alur itu dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Empat perwira tinggi Polri sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Slamet Uliandi, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Ahrie Sonta Nasution. Mereka disangka melanggar Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 ayat (1) dan (2) KUHP, dan/atau Pasal 32 ayat (1) UU ITE.

"Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS," kata Suyudi, seperti dikutip dari Liputan6.com.

Peran masing-masing menurut penyidik

Listyo diduga memberi perintah dan menentukan target secara lisan atau lewat WhatsApp, serta menjadi penerima akhir hasil sadapan.

Slamet, Kepala Divisi TIK Polri sejak 2021 hingga Oktober 2026, diduga menyetujui penyadapan dan meneruskan laporan harian serta analisis kepada Listyo.

Eko, Plt Kepala Bagian Monitoring periode Desember 2024 hingga Oktober 2025, diduga meneruskan perintah ke operator lewat persetujuan WhatsApp tanpa surat permohonan.

Ahrie, Plt Kepala Bagian Monitoring periode Oktober 2025 hingga Oktober 2026, diduga menerima instruksi dari Listyo, melaporkan hasilnya, dan memerintahkan pengawasan terhadap target tertentu.

Menurut paparan Polri, nomor sasaran dimasukkan ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi kaitannya dengan perkara pidana. Penyadapan jalur "atensi" ini memakai perangkat yang sama dengan penyadapan resmi sehingga diduga tersamar di antaranya.

Terbongkar karena perintah hapus data

Kasus ini mencuat setelah pada Oktober 2026 Ahrie diduga memerintahkan penghapusan rekaman suara dan log penyadapan, serta pembubaran grup WhatsApp yang dipakai untuk instruksi.

"Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor," ungkap Suyudi.

Pelapor yang identitasnya dirahasiakan melapor ke SPKT Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026. Perkara naik ke tahap penyidikan pada 1 November. Listyo ditetapkan sebagai tersangka pada 3 November dan Slamet pada 5 November 2026.

Hingga 12 November, penyidik telah memeriksa 28 saksi dan 6 ahli. Barang yang disita antara lain 15 ponsel, 7 flashdisk, 2 iPad, 4 komputer, serta dokumen dan log penyadapan.

Dugaan makar diusut terpisah

Polri juga menerbitkan laporan polisi terpisah soal dugaan turut serta atau pemufakatan jahat untuk melakukan makar oleh keempatnya. Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menyebut perkara itu masih dalam tahap penyelidikan dan bisa berkembang. Suyudi mengingatkan, dugaan penyadapan ilegal tidak otomatis berarti makar.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari keempat tersangka maupun kuasa hukumnya. Ahrie dilaporkan telah diberhentikan dari Polri dan mengajukan banding. Seluruh peran yang diuraikan di atas masih berupa sangkaan penyidik dan belum diuji di pengadilan.*

(Rikard Djegadut)