Skandal Penyadapan Presiden
Jakarta, INDONEWS.ID – Karier Inspektur Jenderal Polisi Ahrie Sonta Nasution di Korps Bhayangkara berada di ujung tanduk. Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepadanya dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, sosok yang pernah ia kawal sebagai ajudan.
Sidang etik digelar tertutup di Gedung Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026), sejak pukul 09.00 hingga 20.10 WIB. Majelis dipimpin Ketua Komisi Komjen Pol Rudy Darmoko dengan Wakil Ketua Komisi Irjen Pol Roma Hutajulu.
Baca juga : Kasus Penyadapan Presiden: Server LIMS Jadi Sorotan, DPR Didesak Rampungkan UU Penyadapan
Majelis menyatakan perbuatan Ahrie sebagai perbuatan tercela dan menjatuhkan sanksi administratif berupa PTDH dari dinas Polri. Ahrie tidak menerima begitu saja putusan itu.
"Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir di Gedung Propam Polri, Selasa malam.
Baca juga : Sebulan Menjabat, Kapolri Suyudi Sudah Tiga Kali Rombak Perwira, Kali Ini 264 Orang Digeser
Johnny menjelaskan, setelah salinan putusan diterima, Polri akan membentuk Komisi Banding untuk memeriksa permohonan tersebut. Dengan demikian, proses etik terhadap Ahrie belum berakhir.
Akses Perangkat Penyadapan
Dalam fakta persidangan, Ahrie diduga melakukan pelanggaran ketika menjabat Pelaksana Tugas Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri, yakni mengakses perangkat teknologi untuk melakukan penyadapan ilegal. Dugaan praktik penyadapan itu disebut berlangsung sejak 2025.
Di jalur pidana, Bareskrim Polri pada 3 November 2026 menetapkan tiga jenderal sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta. Mereka disangka terlibat penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Penyidik menduga penyadapan dilakukan tanpa prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang tata cara penyadapan. Sasarannya tidak hanya Presiden, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha.
Karier yang Melejit
Ahrie merupakan lulusan Akademi Kepolisian 2002 kelahiran Bandung, 2 April 1981. Namanya mulai mencuri perhatian saat menjabat Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok sejak Agustus 2020.
Pada Januari 2021, ia menjadi satu-satunya perwira menengah yang mendampingi Listyo Sigit menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri di DPR. Setelah Listyo dilantik, Ahrie diangkat menjadi sekretaris pribadi Kapolri.
Pada Oktober 2024, ia dipilih menjadi ajudan Presiden Prabowo. Pangkatnya naik menjadi Brigadir Jenderal pada Oktober 2025, lalu dalam rentang sekitar setahun menjadi Inspektur Jenderal. Ia terakhir tercatat menjabat Kepala Divisi Hukum Polri sebelum ikut dimutasi bersama puluhan perwira lain pada 2 Oktober 2026.
Polri memastikan terduga pelanggar lain dalam perkara yang sama juga akan menjalani sidang KKEP. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebelumnya menegaskan langkah itu didasarkan pada alat bukti. "Kami meyakinkan bahwa ini semua murni dalam bentuk penegakan hukum," ujarnya pada 5 November lalu.
Hingga kini, status hukum Ahrie dan dua jenderal lainnya masih tersangka. Perkara pidananya belum diuji di pengadilan. (Rikard Djegadut)
