Hoegeng Jadi Pahlawan Nasional di Hari yang Sama Polri Memecat Jenderal dalam Kasus Penyadapan Presiden

Jakarta, INDONEWS.ID – Selasa, 10 November 2026, menjadi hari yang kontras bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Iman Santoso, Kapolri yang namanya identik dengan kejujuran. Pada hari yang sama, di Gedung Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan, majelis etik memecat seorang jenderal bintang dua dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden.

Gelar untuk Hoegeng tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 93/TK/Tahun 2026 dan diberikan bersama 18 tokoh lain. Dalam daftar resmi, Hoegeng tercatat mewakili Provinsi DKI Jakarta.

Warisan Hoegeng

Hoegeng menjabat Kapolri pada 1968–1971. Masa jabatannya relatif singkat, tetapi meninggalkan warisan panjang, antara lain pembenahan struktur organisasi kepolisian. Setelah tidak lagi menjabat, ia dikenal bergabung dalam Petisi 50, kelompok tokoh yang berani mengkritik pemerintahan Orde Baru.

Sosoknya kerap dijadikan standar moral bagi korps berseragam cokelat. Bahkan pada Agustus 2026, Kapolri saat itu, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menekankan kepada seluruh anggota agar terus menjaga semangat keteladanan Hoegeng dalam bertugas.

Di Gedung Propam

Tiga bulan berselang, Listyo justru berstatus tersangka. Bareskrim Polri menetapkannya bersama Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Ahrie Sonta Nasution sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Sasaran penyadapan diduga mencakup Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, ormas, LSM, hingga pengusaha.

Pada Selasa itu, Majelis Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Ahrie Sonta, mantan ajudan Presiden. Ahrie menyatakan banding. Polri memastikan terduga pelanggar lain, termasuk Listyo, akan menyusul menjalani sidang etik.

Ujian Kapolri Baru

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, yang dilantik pada 1 Oktober 2026, menyebut perkara ini sebagai pelajaran bagi institusi. Menurut dia, kasus tersebut "perlu menjadi pelajaran untuk kita semua" dan ia ingin Polri tetap solid sebagai sandaran masyarakat.

Di luar Mabes Polri, desakan agar reformasi kepolisian tidak berhenti pada pergantian pimpinan terus menguat. Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mengaku telah menemui Kapolri untuk membahas rekomendasi reformasi Polri. Sejumlah kalangan juga mendorong pengawasan eksternal yang lebih kuat terhadap kewenangan kepolisian, termasuk kewenangan penyadapan.

Penganugerahan gelar kepada Hoegeng pun datang pada momentum yang tidak biasa. Di satu sisi, negara mengakui teladan integritas seorang Kapolri. Di sisi lain, institusi yang pernah ia pimpin tengah membuktikan diri di hadapan publik melalui proses etik dan pidana terhadap para jenderalnya sendiri. (Rikard Djegadut)