INDONEWS.ID

Jakarta, INDONEWS.ID – Buntut pembelian Rolling Stock yang mencapai USD 1,8 juta per frame yang dilaksanakan pihak Jakpro dengan perusahaan asal Korea Selatan, Hyundai Rotem terkait Proyek LRT teramat fantastis mendapat sorotan dari masyarakat. Salah satunya dari Aliansi Pemerhati Pembangunan (Ampun) yang menggelar aksi demo di depan kantor Jakpro dan BPKP pada Rabu (12/7/2017)lalu. Sementara itu, Koordinator Investigasi Center for Bugdet Analysis (CBA) Jajang Nurjaman berpendapat bahwa, pembelian Rolling Stock proyek LRT yang dilakukan Jakpro itu harus lebih transpran. Meskipun, kata Jajang, dalam pembelian tersebut uang yang digunakan berasal dari anggaran Jakpro sebesar Rp 423 Miliar dan bukan dari anggaran pemerintah. “Tetap saja anggaran tersebut nantinya tetap harus ditanggung negara, termasuk jika terjadi kerugian,” ujar Jajang kepada INDONEWS, Jumat (14/7/2017). Sebab, tambah Jajang, nilai kontrak yang ditetapkan tidak sesuai dengan harga standar. Bahkan dirinya menduga ada Mark Up dalam pengadaan ini. “Jadi Jakpro, jangan bergelap-gelap dalam terang dalam proyek rolling stock. Karena jika nantinya ditemukan tindak pidana korupsi, proyek ini dapat dihentikan,” ungkap Jajang.. Karena itu, Jajang menegaskan, pihaknya mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pemanggilan terhadap pihak Jakpro guna mereview kontrak rolling stock . Jangan sampai kerjasama pembelian rolling stock yang dilakukan hanya mengutamakan targetan waktu pengerjaan dan mengesampingkan efisiensi anggaran. Seperti diketahui, Proyek LRT yang merupakan proyek strategis nasional dengan anggaran 27 triliun. Yang terdiri dari Rp 23,3 triliun untuk pra sarana (pembangunan jalur kereta api), dan Rp 4 triliun untuk sarana seperti rolling stock atau rangkaian kereta seharusnya diawasi dengan ketat.(hdr)