Jakarta, INDONEWS.ID - Anggota Pansus Angket KPK dari Fraksi PDI Perjuangan, Henry Yosodiningrat meminta agar KPK dibekukan. Permintaannya itu dilandasi oleh temuan-temuan yang sudah didapat pansus angket selama ini.
Menanggapi pernyataan itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa sejak awal, angket KPK dimaksudkan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan DPR untuk meningkatkan kinerja KPK dan mendorong kerja sama antar lembaga penegak hukum, sehingga efektivitas pemberantasan korupsi dapat ditingkatkan.
“PDI Perjuangan meluruskan adanya pernyataan anggotanya terkait pembekuaan sementara. Partai tidak berada pada posisi meminta pembubaran atau pembekuan,” ujar Hasto melalui siaran pers, Sabtu (9/9).
Hasto mengatakan, rekomendasi yang dipersiapkan partai tetap bertitik tolak pada tugas KPK di dalam mencegah dan memberantas korupsi. “Namun dengan kewenangan yang sangat besar, dan pengalaman dimasa sebelumnya terlihat bahwa KPK ternyata bisa dipengaruhi oleh kepentingan diluarnya,” ujarnya.
Atas dasar hal tersebut, kata Hasto, PDI Perjuangan menegaskan pentingnya penguatan pengawasan internal, termasuk mendorong akuntabilitas dalam keseluruhan proses hukum pemberantasan korupsi agar sesuai dengan standar operating procedure yang ada.
“Mengingat kewenangan KPK yang sangat besar tersebut, maka mekanisme pengawasan yang efektif terhadap kinerja KPK niscaya penting. Utamanya untuk memastikan pencegahan dan penegakan hukum yang berkeadilan dalam rangka pelembagaan budaya tertib hukum,” kata Hasto.
Hasto juga menginstruksikan para kadernya di anggota Pansus Hak Angket KPK agar mengedepankan gagasan yang positif.
“Pada kesempatan yang sama, PDI Perjuangan menginstruksikan kepada seluruh anggota Pansus dari Fraksi PDI Perjuangan untuk lebih mengedepankan berbagai gagasan positif terkait dengan fungsi pengawasan dan peningkatan kinerja KPK,” pungkasnya. (Very)