Jakarta, INDONEWS.ID - Polri membenarkan adanya pertemuan antara Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpauw, dan Gubernur Papua Lukas Enembe beberapa waktu lalu. Namun, Polri membantah adanya pembahasan deal politik ataupun kasus dugaan korupsi pada pengelolaan APBD Papua 2014-2016 seperti yang diisukan di media sosial dalam pertemuan tersebut.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (15/9) malam mengatakan pertemuan itu digelar untuk berkoordinasi terkait keamanan Pilkada Papua 2018.

“Polri dan BIN memandang perlu dilakukan konsolidasi, terutama menyangkut aspek keamanan,” ujarnya terkait alasan pertemuan tersebut. 

Sebab, lanjut Rikwanto, beberapa kali konflik horizontal terjadi di Papua karena dampak Pilkada 2017, seperti di Lany Jaya, Intan Jaya, dan Puncak Jaya.

"Pertemuan antara Kapolri, Kepala BIN, Gubernur Papua Lukas Enembe, dan Irjen Paulus Waterpauw, selaku putra daerah Papua adalah untuk mencari solusi terkait pencegahan, penanganan, dan antisipasi konflik horizontal," kata Rikwanto.

Rikwanto mengatakan pendekatan yang dilakukan Gubernur Papua dan Paulus Waterpauw dianggap sangat tepat. Dengan pendekatan kultural yang mengedepankan putra daerah, diharapkan masyarakat Papua dapat menyambut dan melaksanakan Pilkada Serentak 2018 dengan baik tanpa terjadi konflik.

Dia mengatakan, Kapolri dan Kepala BIN tentu saja mempunyai kepentingan terkait situasi keamanan Papua.

Sebagai salah satu provinsi dengan kondisi geografis dan budaya yang khas, Rikwanto mengatakan, antisipasi dan pencegahan konflik Papua perlu dilakukan sejak jauh hari. Polri dan aparat intelijen yang mempunyai kemampuan melakukan deteksi dini dan pencegahan dini atas ancaman wajib menjaga Papua tetap aman.

"Koordinasi keamanan Lukas Enembe, Paulus Waterpauw, Kapolri, dan Kepala BIN tersebut sekaligus membantah kabar di media sosial yang menyebutkan bahwa terjadi deal politik terkait Pilkada Papua," katanya.

Rikwanto mengatakan, sebagai pejabat negara, Kapolri, Kepala BIN, Lukas Enembe, dan Paulus Waterpauw tidak mempunyai kepentingan atas pilihan politik. “Namun, sebagai aparat negara yang bertanggung jawab atas keamanan, tentu saja wajar jika mereka melakukan koordinasi demi terjaminnya keamanan Pilkada 2018 di Papua,” pungkasnya. (Very)