Jakarta, INDONEWS.ID- Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, Panglima TNI harus mengklarifikasi institusi yang memesan 5000 senjata api ilegal. Sebab, masalah pengadaan ribuan pucuk senjata api itu bukan persoalan biasa.
Menurut Fadli, Panglima TNI diyakini tidak mungkin asal bicara. Dia juga tak yakin bahwa ini hanya soal miss komunikasi saja. "Saya perlu ada klarifikasi. Klarifikasinya terkait dengan institusi yang disebut. Tapi Panglima TNI tidak menyebut nama institusinya," tegasnya di komplek parlemen, Jakarta, Senin (25/9/207).
Namun demikian, Fadli meyakini Badan Intelijen Negara (BIN) atau Polri bukan institusi yang memesan 5000 senjata api ilegal seperti yang disebut Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. "Saya yakin kok, itu juga bukan institusi yang beredar ya, apakah BIN atau Polri dan sebagainya. Mungkin ini yang perlu diklarifikasi. Mengenai pengadaan persenjataan kan, kita sudah ada aturannya, siapa yang punya hak, siapa yang tidak punya hak," kata Fadli
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak melihat keterangan Gatot bermuatan politis. Lagipula, Gatot tidak menyinggung soal politik saat pertemuan purnawirawan TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Keterangan Gatot soal pembelian senjata api ilegal itu juga masih terkait dengan kewenangannya.
"Kalau saya sih masih melihat dalam satu koridor ya. Masih ada keterkaitan dengan bidangnya. Kan tidak berbicara tentang politik, dukungan atau panglima TNI saya lihat tidak ikut Pilkada, tidak ikut ngurusin Pemilu atau Pilpres, bahkan ada yang lain yang ngurusin kan gitu. Jadi saya melihat masih dalam koridor lah," ujar Fadli.
Selain itu, Fadli juga meminta, adanya mis komunikasi antara Panglima TNI dan Kepala BIN Budi Gunawan harus diselesaikan dengan baik. (hdr)