Jakarta, INDONEWS.ID- Banyaknya mata anggaran yang dinilai tidak masuk akal membuat Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menolak mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) 2017. Salah satu adalah biaya rapat untuk anggota dewan.
Menurut Djarot, biaya rapat satu orang pimpinan bernilai Rp 3 juta sekali rapat. Sedang untuk wakil Rp 2 juta dan anggota Rp 500 ribu. "Biaya rapat satu orang pimpinan itu Rp 3 juta sekali rapat, maksimal sehari tiga kali rapat, saya nggak mau. Untuk pimpinan Rp 3 juta, wakil Rp 2 juta, anggota Rp 500 ribu, coba dikalikan, nggak bisa aku bilang," kata dia di Jakarta, Senin (2/10).
Selain itu, tambah Djarot, biaya sewa mobil bagi anggota dewan harus diperbaiki. Jika diberi biaya sewa mobil, maka Djarot meminta agar semua mobil dewan sejumlah 101 itu ditarik lebih dulu. Setelah itu baru bisa diganti dengan tunjangan transportasi.
"Sebelum dikembalikan jangan dikeluarkan tunjangan transportasi itu, supaya pertanggungjawabannya jelas," ujar Djarot.
Jika 101 mobil untuk anggota dewan sudah ditarik, mantan wali kota Blitar itu meminta agar secepatnya dilelang tanpa harus menunggu lima tahun atau satu periode masa jabatan. Semua itu, kata dia, juga belum memenuhi titik kesepakatan.