SANYA, Tiongkok, 10 Desember 2024 /PRNewswire/ -- Di ajang 5th Symposium on Global Maritime Cooperation and Ocean Governance, diadakan oleh Huayang Center for Maritime Cooperation and Ocean Governance, National Institute for South China Sea Studies, China Oceanic Development Foundation, serta Hainan Free Trade Port Research Institute, para pembicara berbagi perspektif tentang pelestarian lingkungan hidup di wilayah laut, serta pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan laut.
Warwick Gullett, Profesor di Australian National Centre for Ocean Resources and Security, menitikberatkan prinsip-prinsip asesmen dampak lingkungan hidup, serta mendorong agar Tiongkok memperhatikan perundang-undangan dalam negeri.
Menurut Zhou Jian, Adjunct Research Fellow, Huayang Center for Maritime Cooperation and Ocean Governance, terdapat empat langkah yang dapat ditempuh untuk mempromosikan kerja sama dalam bidang perikanan di antara negara-negara SCS. Pertama, manajemen konflik dan sikap menahan diri di antara negara-negara yang terlibat konflik. Negara-negara ini harus memegang prinsip bahwa nelayan dan kapal nelayan dari negara-negara pesisir bukanlah korban dari sengketa klaim wilayah laut. Kedua, kerja sama investigasi dan evaluasi atas sumber daya perikanan di wilayah SCS harus dilakukan agar data ilmiah dan sistematis menjadi basis pengambilan keputusan negara-negara pesisir. Ketiga, berdasarkan data yang telah terhimpun, negara-negara pesisir harus menyesuaikan kebijakan perikanan demi mengelola dan melestarikan sumber daya perikanan. Keempat, mendirikan organisasi regional yang meningkatkan kolaborasi untuk melestarikan sumber daya perikanan dan meningkatkan pembangunan berkelanjutan dalam bidang perikanan. Keempat usulan ini mengacu pada hukum internasional dan realitas yang dihadapi di wilayah SCS.
Harrison Prétat, Deputy Director, Asia Maritime Transparency Initiative, Center for Strategic and International Studies, menyatakan, lebih dari 6.200 hektar terumbu karang telah rusak akibat aktivitas membangun pulau di Laut Tiongkok Selatan. Sumber daya perikanan di Laut Tiongkok Selatan pun telah dieksploitasi secara berlebihan. Meski aktivitas penangkapan ikan telah meningkat sejak 1990-an, jumlah ikan yang berhasil ditangkap menurun. Penangkapan ikan berskala industri yang dilakukan Vietnam dan Tiongkok juga telah menghambat upaya yang ditempuh negara-negara pesisir, serta merusak lingkungan laut akibat penggunaan pukat dasar (bottom trawling).
WU Qiaer, Deputy Director, South China Sea Fisheries Research Institute, Chinese Academy of Fishery Sciences, lantas memperkenalkan langkah-langkah konservasi sumber daya perikanan di Tiongkok. Langkah-langkah ini terdiri atas moratorium penangkapan ikan, membangun marine ranching, kompensasi ekologi atas proyek yang terkait dengan penangkapan ikan, serta menyesuaikan subsidi solar dan mengalihkan anggaran menjadi subsidi konservasi sumber daya alam.