Bisnis

Bersama Wujudkan Konektivitas

Oleh : indonews - Senin, 04/12/2017 14:09 WIB

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Meninjau Fasilitas Kereta Api dan Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara (21/11/17). (Foto: Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID - Pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera. Tak hanya itu, pertumbuhannya pun tidak merata. Berdasarkan data BPS, PDB (Produk Domestik Bruto) tahun 2014 di Pulau Jawa sebesar 57,4% dan Pulau Sumatera sebesar 23%, sedangkan di pulau lainnya di bawah 10%.

Namun terjadi pertumbuhan ekonomi pada triwulan II tahun 2017. Perekonomian Pulau Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua tumbuh stabil, sedangkan Pulau Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan cenderung melambat. Pertumbuhan ekonomi ini memiliki kaitan yang cukup erat dengan pertumbuhan industri.

Pertumbuhan industri pun ditunjang dengan infrastruktur transportasi yang baik dan memadai. Pembangunan infrastruktur transportasi menjadi hal penting yang perlu mendapat perhatian lebih. Keberadaan infrastruktur transportasi dapat membuka kesempatan ekonomi, memudahkan perpindahan barang dan jasa, mengembangkan potensi daerah, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pembangunan infrastruktur transportasi juga menjadi salah satu cara untuk mewujudkan konektivitas. Oleh karena itu, Pemerintah melalui Kementerian Pehubungan membangun infrastruktur transportasi di berbagai daerah. Dengan memiliki infrastruktur transportasi yang baik, maka akan tercipta pertumbuhan ekonomi sekaligus menyatukan Indonesia melalui konektivitas.

 

Buka jalan bagi investor

Penganggaran pembiayaan pembangunan infrastruktur transportasi perlu dilakukan dengan teliti dan seksama. Hal ini dikarenakan pembangunan infrastruktur memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi negara. 

Namun, pembiayaan pembangunan infrastruktur ini memerlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Kebutuhan dana pembangunan infrastruktur ini selalu meningkat, sedangkan sumber dana dari pemerintah jumlahnya semakin terbatas. Inilah kondisi yang memerlukan perancangan format pembangunan infrastruktur Indonesia.   

“Perlu didorong peran swasta dan lembaga pengelolaan dana jangka panjang melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha/KPBU dan peran Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah/PINA termasuk penggunaan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara). Pengelolaan dana ini tidak hanya untuk pembangunan jalan kereta api, namun dapat digunakan untuk pembangunan pelabuhan dan bandara,” jelas Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas mengenai mekanisme penganggaran selain APBN.

Apalagi, tingkat kepercayaan dunia untuk berinvestasi di Indonesia semakin membaik. Hal ini dikarenakan perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan di atas 5% dengan utang pemerintah yang terkendali pada tahun 2017. Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi lain yang dapat menarik investor di antaranya pertumbuhan ekonomi yang stabil, kemudahan regulasi dalam berbisnis, dan tingginya jumlah populasi usia produktif.

“Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai hal untuk meningkatkan kualitas lingkungan bisnis untuk sektor swasta terutama 3 tahun terakhir ini,” ungkap World Bank Indonesia Country Director Rodrigo Chaves. 

Presiden RI Joko Widodo juga mengatakan inilah waktu yang tepat untuk berinvestasi di Indonesia. Indonesia memiliki banyak infrastruktur baru yang akan berkembang secara berkelanjutan seperti pembangunan 15 bandar udara, peningkatan penerbangan perintis, pembangunan 24 pelabuhan, pembangunan 64 pelabuhan ferry, dan pembangunan MRT.  

Kementerian Keuangan dan Bappenas menyarankan skema pembiayaan kreatif yang memiliki tiga klasifikasi. Pertama, bila proyek itu tidak feasible, maka harus dilakukan oleh Kementerian yang bersangkutan. Kedua, bila proyek itu antara feasible atau tidak feasible, maka dilakukan oleh swasta dan pemerintah melalui PSO (Public Service Obligation). Ketiga, proyek yang   feasible (memiliki prospek yang baik) dilakukan oleh swasta.    

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 Pasal 4 ayat 1 menyebutkan kerangka pendanaan dapat dilakukan melalui pengintegrasian sumber pendanaan pemerintah maupun non-pemerintah yang dimanfaatkan dalam rangka pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional. Sumber pendanaan yang dimaksud adalah APBN dan PINA serta sumber pendanaan lainnya seperti Corporate Social Responsibility (CSR) dan dana masyarakat.

 

Bukan jual aset negara

Berdasarkan klasifikasi tersebut Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memilah-milah proyek  feasible yang dikelola Kemenhub yaitu di bandar udara dan pelabuhan. Beliau menemukan sekitar 10 bandar udara dan 20 pelabuhan yang memiliki proyek feasible.

“BUMN, BUMD, dan sebagian kecil swasta melihat bandar udara dan pelabuhan tersebut memiliki prospek yang bagus, maka dilakukanlah kerjasama KPBU terbatas maksimal 30 tahun. Tidak ada yang tidak terbatas,” tegas Menhub.

Masyarakat mungkin bertanya-tanya apa yang didapat Kemenhub dari kerjasama ini. Menhub menjelaskan ada beberapa hal. Pertama, APBN yang selama ini diberikan untuk bandar udara dan pelabuhan feasible, dapat dialihkan untuk proyek lainnya yang membutuhkan kehadiran negara. Setidaknya, ada sekitar Rp 500 miliar hingga Rp 1 triliun dana APBN yang bisa diefisiensikan melalui peralihan bandar udara dan pelabuhan tersebut.

Kedua, pengelolaan bandar udara dan pelabuhan yang dialihkan tersebut tentu menjadi lebih profesional sehingga masyarakat dapat menikmati pelayanan dan fasilitas yang lebih baik lagi meskipun perlu membayar sedikit lebih mahal. Pada konteks ini Kemenhub sebagai regulator tidak boleh menjadi operator. 

Selain itu, pihak pengelola / swasta masih memiliki keharusan menyetorkan kewajibannya ke negara sebagai pendapatan negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), pihak swasta wajib berkontribusi ke negara tiap tahunnya sebesar 0,5% dari nilai wajar BMN dan ada pembagian keuntungan Kerjasama Pemanfaatan (KSP) sebesar 15,16% dari penjualan per tahun. (adv)

 

 

Artikel Terkait