Jogja Semakin Intoleran dan Radikal

Oleh: Stanislaus Riyanta*)

KASUS intoleransi kembali terjadi di Jogjakarta. Seorang pria mengamuk menggunakan pedangnya menyerang umat Katolik yang sedang mengikuti Misa Kudus di Gereja St Lidwina, Trihanggo Gamping Kabupaten Sleman Yogyakarta, Minggu 11 Februari 2018. Aksi yang terjadi di daerah istimewa yang dulunya menjadi kota yang mengedepankan toleransi dan kebhinekaan ini mengakibatkan beberapa korban luka termasuk Pastor Pier yang memimpin Misa.

Selain Pastor yang memimpin Misa, korban lain adalah dua orang umat yang sedang mengikuti misa yang mengalami luka sobek akibat sabetan pedang pelaku. Seorang anggota Polri yang menangani kejadian tersebut juga mengalami luka di tangan sebelum berhasil melumpuhkan pelaku.

Aksi intoleransi di Jogja tersebut sangat memprihatinkan. Dari beberapa data yang dirilis oleh beberapa lembaga, Jogjakarta dalam beberapa tahun terakhir cenderung semakin tidak toleran dan semakin banyak aksi kekerasan dengan latar belakang SARA. Beberapa pihak bahkan menyebut Jogja sebagai kota intoleran.

Predikat Jogja Intoleran sesuai dengan penelitian Setara Institute, yang dirilis dalam Indeks Kota Toleran (IKT) 2017. Dari hasil survei yang dimuat di web setara-institute.org, Jogjakarta menjadi satu dari sepuluh kota tidak toleran (intoleran) di Indonesia. Selain kota Jogjakarta, DKI Jakarta,  Banda Aceh, Bogor, Cilegon, Depok, Banjarmasin, Makassar, Padang, dan Mataram juga menerima predikat kota intoleran 2017.

Data yang dirilis The Wahid Institute menunjukkan bahwa tindakan intoleransi di Yogya sudah terjadi sejak 2012. Wahid Institute pada 2013 juga  menyebutkan Yogyakarta menjadi provinsi intoleran kedua setelah Jawa Barat. Pada 2014, Wahid Institute menempatkan Yogya di urutan kedua dalam kasus intoleransi, yakni sebanyak 21 kasus. Tahun 2015, Setara Institute mencatat ada sebanyak 10 peristiwa intoleransi di Yogyakarta. Tahun 2016 Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBT), mencatat terdapat 23 kasus pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkespresi yang dilakukan oleh kelompok intoleran di Yogyakarta.

Meningkatnya kasus intoleransi di Jogja diperkirakan karena negara, dalam hal ini Pemerintah Provinsi kurang berperan dalam menegakkan kebhinekaan dan toleransi antar umat beragama di wilayahnya. Pembiaran atas kasus-kasus yang terjadi selama ini, dan penanganan kasus yang cenderung tidak tuntas, justru memberikan angin segar bagi kelompok intoleran dan radikal untuk semakin bersemangat melakukan aksinya.

Keberadaan kelompok intoleran yang menjadi penabur benih radikal di Yogkarta inilah yang diduga akhirnya  menumbuhkan generasi lone wolf yang bersedia melakukan aksi kekerasan seperti yang terjadi pada Minggu 11 Februari 2018, masuk dan menyerang umat Katolik yang sedang menjalankan Misa Kudus. 

Dengan sikap pemimpin Jogja yang seperti pada penaganan kasus-kasus sebelumnya, maka diduga peristiwa ini dapat terus terjadi.

Jogja Intoleran harus segera disikapi dengan serius oleh pemimpin Jogja. Pemerintah daerah harus bekerja sama dengan para pemuka agama dan aparat keamanan untuk kembali menumbuhkan sikap kebhinekaan dan toleransi di masyarakat. Negara harus hadir di masyarakat sebagai pelindung bagi semua kelompok dan golongan tanpa membeda-bedakan. Predikat Jogja yang dulu sebagai kota toleran dan menjunjung kebhinekaan harus dipupuk kembali.

Sikap tegas dari negara, yang terdiri dari kepala daerah dan aparat keamanan diperlukan untuk menjaga Jogja tetap toleran. Jika yang dilakukan justru pembiaran atau komentar-komentar yang hanya menenangkan pihak mayoritas, maka Jogja akan tetap menjadi kota intoleran. Namun jika kasus-kasus intoleransi dapat dicegah dan ditangani dengan baik, dengan menjunjung tinggi kebhinekaan dan mengedepankan perdamaian, maka Jogja diharapkan bisa kembali menjadi kota toleran.

*) Stanislaus Riyanta, pengamat intelijen, alumnus Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, sedang menempuh studi Doktoral di Universitas Indonesia.