Nasional

Pemerintah Alokasi Anggaran 2 Triliun APBN 2020 Pindah Ibu Kota

Oleh : Marsi Edon - Rabu, 25/09/2019 18:01 WIB

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro.(Foto:IST)

Jakarta, INDONEWS.ID -Pemerintah pusat menyediakan anggaran sebesar 2 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN) tahun 2020 untuk proses pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Anggaran ini digunakan untuk pembangunan sejumlah infrastrukutur dasar di ibu kota baru.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro dalam keterangannya kepada media menerangkan, jumlah anggaran sebesar 2 triliun di APBN 2020 mendatang yang digunakan untuk pemindahan ibu kota tersebut tidak terfokus pada satu kemeterian. Anggaran ini terbagi pada beberapa kementerian sesuai dengan prioritas kebutuhan yang diperlukan.

"Itu total beberapa kementerian untuk persiapan master plan, urban design, sama dimulainya infrastruktur dasar," kata Bambang kepada media di Istana Negara, Jakarta, Rabu,(25/09/2019)

Adapun infrastruktur dasar tersebut diantanya adalah penyedian air bersih untuk daerah ibu kota baru. Selain itu, anggaran ini nantinya akan digunakan dalam rangka menghubungkan jalan-jalan menuju ibu kota.

Pemerintah lanjut Bambang, tengah menyiapkan sejumlah rancangan peraturan yang menjadi dasar hukum dalam pengambilan kebijakan stategis di atas. Pemerintah akan menyelesaikan aturan-aturan tersebut dalam waktu paling lama akhir 2019.

"Nanti sedang disiapkan, kita masukkan tahun ini, kita harapkan pertengahan tahun depan sudah selesai," jelasnya.

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, kementeriannya akan menerima sejumlah anggaran dalam rangka pemindahan ibu kota. Anggaran yang didapatlkan akan digunakan untuk pembangunan jalan dan bendungan di sekitar daerah ibu kota.

Pembangunan bendungan masuk dalam skala prioritas karena terkait dengan penyedian sumber air bersih bagi daerah ibu kota. Dengan demikian, masyarakat dan juga pemerintah pusat tidak mengalami kekurangan air.

"Kalau kami (PUPR) jalan, drainase, dan bendungan untuk air minum itu dulu terutama," jelas Basuki.

Basuki sendiri belum dapat memberikan penjelasan secara rinci terhadap jumlah anggaran yang diterima oleh kementeriannya. Namun, ia menegaskan, anggaran yang ada nanti akan dialokasikan pada pembangunan yang telah direncanakan pada kementeriannya.

"Saya nggak bawa (datanya), jalan nasional untuk di kawasan dalam ibu kota bukan tol. Bendungan untuk air minum. Kita rencanakan baru di semester kedua atau kuartal keempat baru mulai," tutupnya.*

 

 

Loading...

Artikel Terkait