INDONEWS.ID

  • Jum'at, 18/01/2019 19:20 WIB
  • LIPI: Debat Perdana Normatif, Belum Sesuai Dambaan Publik

  • Oleh :
    • very
LIPI: Debat Perdana Normatif, Belum Sesuai Dambaan Publik
Kedua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Presiden 2019 telah melaksanakan debat ronde pertama yang membahas tentang Hukum, Hak Asasi Manusia, Korupsi, dan Terorisme, pada Kamis (17/1/2019). (Foto: Antaranews.com)

Jakarta, INDONEWS.ID --  Kedua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Presiden 2019 telah melaksanakan debat ronde pertama yang membahas tentang Hukum, Hak Asasi Manusia, Korupsi, dan Terorisme, pada Kamis (17/1/2019).

Bagaimana penilaian debat tersebut?

Baca juga : KPU Tetapkan Mulan Jameela Anggota DPR Terpilih Partai Gerindra

"Biasa-biasa saja normatif, belum menunjukkan dambaan publik, bagaimana seorang calon presiden membuat pemilihnya terpanggil," kata Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Syamsuddin Haris kepada wartawan, Jumat (18/1/2019).

Saat ini, menurut Syamsuddin, sebagian pemilih sudah menentukan pilihan. Menyisakan swing voters yang menunggu performa terbaik Jokowi-Ma`ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno pada masa-masa menentukan.

"Ini kan tinggal swing voters yang masih mengambang. Apakah debat pertama ini cukup? Saya bilang yang ditampilkan masih normatif," katanya.

Syamsuddin mengatakan, dirinya menantikan Prabowo-Sandiaga sebagai penantang membuka data-data kekurangan calon incumbent disertai dengan solusinya.

"Tapi itu tidak kelihatan, dan tidak didukung data," kata Syamsuddin.

Juga demikian dengan pasangan Jokowi-Ma`ruf Amin yang dilihat Syamsuddin masih sangat normatif. "Sebaliknya Jokowi malah tidak mengemukakan apa yang sudah dilakukannya. Malah jawabannya lagi bolak-balik akan, sudah 4 tahun kok masih akan," kritiknya.

Loading...
Baca juga : Begini Penjelasan Menkumham Terkait RKUHP Yang Mengancam Kebebasan Pers

Syamsuddin juga melontarkan masukan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU). Agar debat lebih menarik, menurutnya KPU tak perlu memberikan daftar pertanyaan ke capres-cawapres.

"Memang itu daftar pertanyaan dikasih semua walaupun diundi. Saya usulkan jangan dikasih pertanyaan, kasih tahu tema dan kata kunci saja. Supaya tidak menyiapkan contekan, jadi kaku. Walaupun nanti ngomongnya gagap kan lebih original daripada mencontek," ujarnya. (Very)

Baca juga : Pasal Kontroversial Penghinaan Presiden Di RKUHP, Menkumham Sebut Tidak Ada Larangan Mengkritik Pemerintah
Artikel Terkait
KPU Tetapkan Mulan Jameela Anggota DPR Terpilih Partai Gerindra
Begini Penjelasan Menkumham Terkait RKUHP Yang Mengancam Kebebasan Pers
Pasal Kontroversial Penghinaan Presiden Di RKUHP, Menkumham Sebut Tidak Ada Larangan Mengkritik Pemerintah
Artikel Terkini
Tanggapan Triawan Munaf Terkait Rencana Bekraf Jadi Kementerian
Ma`ruf Amin Canangkan Gerakan Nasional Kedaulatan Pangan
Pertama Kali, Resepsi Diplomatik Indonesia di Gedung Senat Amerika Serikat
Bonus Demografi Momentum Lahirkan SDM Industri Berbasis Inovasi
Menjawab Tantangan Pasar Global, Kementan Matangkan Grand Design Hortikultura 2020-2024
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas