Home ›

Pontang Panting Paradise Papers

Oleh : indonews - Senin, 06/11/2017 15:03 WIB


Christianto Wibisono, analis ekonomi-politik
Christianto Wibisono, analis ekonomi-politik

Oleh: Christianto Wibisono

Pada 5 November 2017 di newsroom Al Jazeera International saya berdialog dengan Bung Karno membahas situasi mutakhir turbulensi politik Arab Saudi.

Ini Wawancara imajiner saya (CW) dengan Bung Karno (BK) yang kedua setelah edisi khusus Indonesia News yang diluncurkan November dengan judul “Dua Periode Presiden ke-7 RI”. Saya mengawali pembicaraan:

 

CW: Selamat malam Pak. Perkembangan mutakhir Arab Saudi ketika generasi cucu, Pangeran Mohamad bin Salman menahan paman-nya Pangeran Al Waleed bin Talal pasti berdampak pada peta geopolitik. Apa yang harus kita waspadai dan antisipasi dari situasi gaduh dan heboh itu?

BK: Kita ingin menyampaikan selamat ngunduh mantu dulu kepada Presiden Jokowi dan kedua mempelai Kahyang dan Bobby. Mudah mudahan besanan antara Jawa dan Batak ini mengakhiri "perang dingin" saya dan Soeharto dengan Nasution dulu. Banyak orang lupa bahwa relasi Nasution-Soeharto itu pernah retak sejak SU V MPRS 1968 dan Nasution lenyap begitu saja dari kursi ketua MPRS ketika diganti oleh MPR hasil pemilu 1971. Tidak ada serah terima jabatan antara Ketua MPRS Nasution dengan Ketua MPR Idham Khalid 1 Oktober  1972. Nah kepada elite politik kita yang selalu suka gembar-gembor tidak mau meniru Barat atau Amerika atau Eropa dalam suksesi politik, ya kalau tidak mau demokrasi lewat ballot, yang ketemunya suksesi lewat Ritz Arrest (tahanan hotel Ritz). Dinasti Arab Saudi ini memang unik karena umurnya sudah 85 tahun sejak 1932 tapi hanya diperintah oleh 1 pendiri Raja Abdul Azis dan 6 putranya dari pelbagai istri/selir/gundik. Ketika Abdul Azis wafat 1953 ia diganti oleh Ibnu Saud sampai dimakzulkan1964 oleh adik tirinya Faisal 2 November  1964 yang akan terbunuh pada 25 Maret 1975. Raja keempat, Khalid memerintah 7 tahun sampai 13 Juni 1982 diganti oleh raja kelima Fahd yang akan memerintah 23 tahun sejak 1982 - 2005. Tapi sejak 1995 Fahd sudah stroke dan Pengeran Abdullah praktis menjadi raja de fakto hingga wafatnya Fahd 1 Agustus 2005. Abdullah  menjadi raja keenam sampai 23 Januari 2015 digantikan oleh generasi kedua pendiri Saudi Abdul Azis, Salman sebagai Raja ketujuh.  Salman lahir 31 Desember 1935 sudah berusia 80 ketika dinobatkan jadi raja 2015. Karena itu dia melakukan trobosan langsung menunjuk anaknya yang berusia 32 tahun, yang lahir 31 Agustus 1985 sebagai Putra Mahkota yang berasal dari generasi cucu pendiri, karena generasi sepantaran Salmon sudah uzur semua.  Kalau elite Indonesia masih gemar pidato menolak demokrasi liberal AS Eropa dan mau suksesi model Arab Saudi ya menyedihkan sekali nasib nation state Indonesia. 

 

CW: Waduh 85 tahun diperintah oleh satu pendiri dan 6 anak yang saling kudeta dan saling memakzulkan ini harus disosialisasikan supaya generasi NOW tidak terjebak pada kiblat Arab Saudi yang tersesat dan memilukan itu. Tapi CSIS bikin survey mengejutkan katanya generasi awam lebih percaya Arab Saudi ketimbang RRT dalam hubungan diplomasi kita?

BK: Ada lagi kekhawatiran survey Litbang Kompas yang mengungkapkan tingkat kepuasan voters 70,8% terhadap kinerja Presiden tapi tingkat keterpilihan cuma 46,3% sehingga ada gap antara kepuasan dan keterpilihan mirip waktu A Hok dikagumi kinernyanya tapi tidak dipilih oleh voters DKI pada 19 April 2017 dengan suara telak 58% vs 42%. Ingat bahwa Jokowi menang terhadap Prabowo dalam 1 putaran 53,15% vs 46,85%. Itu berarti A Hok atau kekuatan non syariah kalah telak di Jakarta, itu yang menjadi kegelisahan partai dan relawan yang prihatin dan peduli terhadap kemungkinan hasil pilpres 2019, jangan sampai terulang tragedi kekalahan pilgub DKI pada pilpres 2019. Bisa juga kalian menghibur diri, "Belanda masih jauh:" masih 17 bulan lebih menuju Hari H Pilpres untuk Jokowi 2.0 Rabu 17 April 2019. 

 

CW: Majalah Tempo edisi 6-12 November menurunkan liputan sampul berjudul Pontang Panting Infrastruktur yang bernda kritis terhadap dampaknya terhadap keterpilihan presiden dalam pilpres dan keberlanjutan pembangunan ekonomi Indonesia. Apa nasihat bapak menghadapi realitas pahit itu?

BK: Bersamaan dengan itu ada berita BBC tentang Paradise papers tentang keterlibatan keluarga Cendana dan Prabowo dalam dokumen harta karun bernama Paradise Papers  yang seharusnya mesti diusut seperti Raja Salman dan Pengeran Mohamad bin Salman menggebrak melalui Nasaha (Komite Nasional Anti Korupsi  -KPK nya Arab Saudi)  menggebrak Sabtu 5 November 2017 terhadap 11 pangeran, 10 mantan menteri dan 4 menteri aktif. Salah satu figure yang berkaliber global adalah Pangeran Al Waleed bin Talal dengan kekayaan trilyunan dan menjadi pemegang saham Citibank, dan merk global lain. Pangeran Mohamad bin Salman keki karena Waleed dianggap masih serakah ingin memperoleh fasilitas lagi dalam visi 2030 Arab Saudi pembangunan NEOM. Arab Saudi itu dikuasai oleh Pangeran pengusaha dan pengusaha pangeran persis seperti Indonesia juga ada dwifungsi penguasa merangkap pengusaha dan sebaliknya pengusaha merangkap penguasa. Kita sudah bolak balik mengulasi itu sampai hampir bosan menulis berulang kali. Tapi apa boleh buat memang itu merupakan tradisi, konvensi dan realitas faktual, post truth istilah Trump  di mulut elite kita menolak kapitlaisme dan pemodal, tapi dalam preaktek sangat afektif untuk berkelonan dengan penguasaha. 

 

CW: Ekonomi Indonesia "hok gie" menurut laporan triwulan kedua tetap tumbuh diatas 5$. Beberapa peringkat Ease of Doing Business dan peringkat kompetitiveness juga menjadi lebih baik, meski memang infrastruktur agak pontang panting seperti tulis Tempo, tapi kita tetap termasuk kategori negara dengan pertumbuhan ekonomi substansial dalam barisan emerging markets. Kenapa elite kita tidak bisa menghargai kinerja tersebut ya, ngotot pokoknya oposisi harus mengeritik pemerintah?

BK: Ya sudah itu memang resiko berdemokrasi. Orang ngotot mau menang sendiri, benar sendiri, memutar balik atau mengritik petahana padahal kalau memerintah ya akan melakukan hal yang sama, malah lebih buruk. Misalnya Amir Syarifudin mengritik Sutan Syahrir karena Persetujuan Linggajati, tapi kemudian Amir malah menandatangai Persetujuan Renville yang malah lebih menguntungkan Belanda dan melemahkan Indonesia. Hasil akhirnya malah di KMB kita sebagai negara terjajah satu satunya yang harus mengakui dan melunasi hutang bekas penjjahnya zaman Hindia Belanda sekitar US $ 1,1 milyar. Orang mengritik utang, kalau dipakai produktif tentu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita tidak membangun infrastruktur ya seperti DKI ini sudah butuh 5 jalur MRT baru terbangun 1 jalur. Kita ketinggalan 5 jalur kalau 1 jalur 5 tahun berarti ketinggalan 25 tahun kecuali kalau dikebut harus dilaksanakan simultan 5 jalur, tentu budgetnya jadi 5 kali lipat. 

 

CW: Apa yang harus dilakukan oleh relawan dan politisi serta kabinet untuk memenangkan Jokowi 2.0 pada hari H 17April 2019?

BK : Ya sudah betul Presiden bilang kerja kerja kerja. Tidak usah sibuk kampanye. Pemerintah incumbent tidak perlu kampanye, kerja , deliver, kinerja, peresmian proyek, mulai beroperasinya jalan, jembatan, pelabuhan,  dan segala macam fasilitas umum maupun program pembangunan ekonomi seperti pabrik, property, fasilitas jasa, industrialisasi  pendeknya setiap kerja itu yang bersifat delivery konkret fasilitas ekonomi kepada rakyat ya itu sudah selayaknya diterjemahkan menjadi voters. Tapi memang gerilya "sara" model pilgub DKI yang tidak menghargai kinerja, tersandra dan terbajak oleh penyakit "gurun pasir" 85 tahun dinasti Saudi Arabia dengan kudeta suksesi antar pangeran dengan segala intrik itu yang harus kita hindari. Kalau Raja Salman dan putra mahkota Mohamad bin Salman sudah menggebrak mau memodernisasikan kerajaan Arab Saudi menuju negara modern, sekuler dan meritokratis, kenapa di Indonesia orang justru berkiblat pada metode "putra mahkota pangeran pontang panting kejar kursi".

Saya baru saja berdiskusi dengan Gamal Abdel Nasser dia bilang Mesir harus meniru Indonesia yang sekuler supaya sukses tapi dia juga bingung kalau melihat ada oknum oknum Indonesia yang "lebih Arab dari Arab", "lebih timteng dari Timteng" nanti bakal kecewa sebab Arab-nya dan Timteng-nya yang mau ditiru, justru sedang berusaha mentas jadi "sekuler modern" seperti Indonesia. Lha kok oknum "kalifah kabalistik kabilsime" justru mau kembali ke abad ke-7. Arab Saudi sedang meloncat ke abad 21  jangan sampai malah ada orang di Nusantara balik ke zaman jahiliyah. Kalau mau balik seperti ekshibisi Jalur Rempah di Museum Nasional 4-28 November 2917 yang baliknya ke era kebanggaan dan percaya diri era pembangunan Borobudur. Bahwa bangsa Indonesia itu setara dengan kebudayaan dan peradaban imperium, bukan kesultanan gurem kecil tapi imperium regional Asia Tenggara di abad 7-14. Itu pesan saya mengakhiri tahun 2017memasuki dua sisa pemerintahan Jokowi 1.0  Saya ucapkan selamat berkinerja, terus berkinerja, kalau sudah kerja baik lha kok masih kalah "seperti kekawatiran survey" ya apa boleh buat. Barangkali Tuhan mengetahui apa sebetulnya yang terjadi pada 250 juta orang Indonesia. Kalau Nabi Junus frustrasi bahwa bangsa Niniwe bisa bertobat dan diselamatkan maka kita berharap Indonesia ini bisa mengulangi bertobat seperti Niniwe dan diselamatkan. Tapi kalau ternyata jumlah orang baik seperti Sodom dan Gomora ternyata kurang dari 5 orang (hanya Nabi Lut) dan anak istrinya), maka itu adalah diluar kekuasaan kita sebagai manusia meski sudah bergelar PhD dan berpangkat jenderal serta menjabat presiden sekalipun. Tuhan menghitung jutaan orang milyaran manusia dan “the people will get a government that they deserved”,  kata dalil kedua Lord Acton yang jarang dikutip. 

 

CW: Wah kok jadi pesimis pak?

BK: Bukan pesimis, tapi realistis pasrah sambil tetap berjuang untuk mengkotbahkan assertiveness. Semoga didengar dan mujarab seperti Junus mempertobatkan Niniwe. Tapi ingat dasar manusia, Junus keki melihat Tuhan membebaskan Niniwe dari hukuman karena bertobat. Padahal kalau bertobat ya layak diampuni dan diberi berkat bebas dari azab sengsara hukuman dosa. Selamat memasuki liburan akhir tahun dan siap memasuki tahun baru 2018 yang segera disusul 2019. Kita tidak perlu pontang panting ketakutan Paradise Papers  kalau memang bersih buat apa takut Paradise papers. 

 

CW: Terima kasih pencerahan dan petunjuk moralnya pak.  

 

 

Artikel Lainnya