RMI Tolak Hastag 2019Ganti Presiden

Bandung, INDONEWS.ID - Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Relawan Mahasiswa untuk Indonesia (RMI), menggelar aksi di Taman Vanda, Jalan Merdeka 9, Bandung. Aksi mereka dipicu adanya wacana deklarasi hastag #2019GantiPresiden di Bandung pada Sabtu (11/8/2018).

Dalam aksinya,  massa datang dengan membawa sejumlah spanduk dan tulisan, salah satunya menolak kehadiran pentolan #2019GantiPresiden, Neno Warisman.

Mereka menilai deklarasi itu justru akan menimbulkan gejolak sosial dan politik di tingkat elit maupun rakyat jelata. 

"Harusnya masyarakat baik di elit politik maupun kalangan bawah sadar bahwa untuk mengganti Presiden, itu pada tahun 2019, bukan tahun 2018. Ada waktunya warga negara Indonesia memutuskan siapa Presiden mereka pada 2019," kata koordinator RMI, Kurniawan Hediana, kemarin.

Atas gerakan tersebut, RMI  prihatin dengan situasi dan kondisi saat ini di Indonesia. Ditambah, gerakan itu sebelumnya menimbulkan konflik pada saat deklarasi di Batam pada 29 Juli 2018) lalu. Di mana Neno Warisman dihadang ketika berada di Bandara Batam.

"Tahun 2018 sekarang belum ada calon presidennya. Jadi belum saatnya menyuarakan ganti Presiden. Kami menolak gerakan tersebut karena menimbulkan konflik dan sarat kampanye hitam," tegasnya.

RMI pun meminta Kapolrestabes Bandung dan Polda Jabar untuk tidak memberikan izin terhadap deklarasi #2019GantiPresiden.

RMI juga mengajak para elit politik dan seluruh rakyat Indonesia menghentikan caci maki dan politik hate speech menjelang pelaksanaan Pilpres 2019. 

RMI memastikan tidak akan melakukan pemblokadean kedatangan Neno Warisman di Bandung. RMI, hanya akan terus menyuarakan penolakan deklarasi #2019GantiPresiden.

"Bukan tugas RMI. Kita hanya menyuarakan untuk menolak kedatangan mereka," jelasnya.

Penolakan adanya deklarasi itu juga sebelumnya disampaikan Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat yang punya pandangan lain soal gerakan Jokowi 2 periode.

Berbeda dengan gerakan ganti Presiden, MUI Jabar menilai gerakan itu penuh provokasi dan menjurus pada tindakan inkonstitusional. (ato)