Direktur Eksekutif Migrant CARE, Wahyu Susilo. (Foto: Media Indonesia)
Jakarta, INDONEWS.ID -- Hingga Putaran III Debat Capres-Cawapres sebagai rangkaian kampanye Pilpres 2019, perkara seputar perlindungan pekerja migran Indonesia belum mendapat porsi pembahasan yang memadai, baik dari uraian visi-misi kandidat ataupun konten pertanyaan yang diperdebatkan. Padahal, pada putaran I dan putaran III debat kandidat ini sangat erat kaitannya dengan agenda perlindungan pekerja migran, yaitu tema tentang hak asasi manusia dan ketenagakerjaan.
“Keterpinggiran agenda perlindungan pekerja migran Indonesia memperlihatkan bahwa perkara ini juga ‘tersembunyi’ dalam agenda besar pesta demokrasi Pemilu Serentak 2019. Padahal semestinya pesta demokrasi itu tak boleh meninggalkan dan melupakan siapapun (No One Left Behind),” ujar Direktur Eksekutif Migrant CARE, Wahyu Susilo dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (29/3).
Atas realitas itu, Migrant CARE mendesak agar agenda perlindungan pekerja migran tidak kembali terpinggirkan dalam Debat Putaran IV Capres ini. Pasalnya, tema kali ini sangat dekat dengan agenda perlindungan pekerja migran Indonesia, utamanya tata kelola pemerintahan dan hubungan internasional.
Wahyu mengatakan, sebagai aktivitas mobilitas antar negara, migrasi tenaga kerja adalah subyek politik dan diplomasi luar negeri. Bahkan dalam perkembangan geopolitik kontemporer, isu migrasi tenaga kerja sangat erat kaitannya dengan perkara pertahanan sebagai non-traditional security issues.
“Untuk itu, Migrant CARE mendesak agar para kandidat bisa mengelaborasi agenda perlindungan buruh migran dalam pemaparan visi-misi serta berani mengajukan sebagai materi perdebatan,” ujar Wahyu.
Seperti diketahui, debat putaran IV ini sangat strategis karena menjadi salah satu bahan pertimbangan calon pemilih, terutama yang ada di luar negeri. Para pemilih di luar negeri akan mengawali Pemilu Pendahuluan pada tanggal 8 April 2019 sampai dengan 14 April 2019. (Very)