Para narasumber dalam acara Seminar Nasional Sekolah Perempuan: Model Pendidikan Kader Pembaharu Pembangunan Yang Berkeadilan Gender Dan Inklusif, di Jakarta, Selasa (18/12) (Foto: Voa/Ghita)
Jakarta, INDONEWS.ID -- Atas nama 5.290 anggota Sekolah Perempuan Indonesia, gabungan dari organisasi wadah pendidikan kritis perempuan akar rumput yang tersebar di desa-desa wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat mengeluarkan pernyataan sikap terkait Pemilihan Umum 2019.
Mereka menyadari bahwa Pemilu merupakan proses demokrasi yang memberi ruang pada seluruh masyarakat terutama perempuan untuk ikut menentukan masa depan dan kemajuan bangsa.
Penanggung Jawab sekaligus Direktur Institute KAPAL Perempuan Misiyah melalui pernyatan pers di Jakarta, Jumat (12/4) mengatakan bahwa pemilu juga memastikan bahwa partisipasi perempuan pemilih dan yang dipilih mendapatkan suara dan dukungan agar dapat memperjuangkan hak asasi manusia khususnya perempuan, rakyat miskin, kelompok rentan, minoritas dan semua warga tanpa membedakan identitas kelompoknya untuk mendapatkan keadilan sosial dan keadilan gender.
Karena itu, Sekolah Perempuan bersama Institut KAPAL Perempuan-Jakarta, LPSDM-Nusa Tenggara Barat, YKPM-Sulawesi Selatan, KPS2K-Jawa Timur, Pondok PERGERAKAN-Nusa Tenggara Timur dan PBT-Sumatera Barat, menyatakan akan menunaikan hak politik warga negara untuk menggunakan hal pilih sebagai bentuk tanggung jawab dalam memastikan keterwakilan dan kepentingan perempuan dan agenda perjuangan perempuan masuk dalam pemerintahan mendatang.
“Kami mengajak semua pihak untuk berperan aktif mengawal agar Pemilu berjalan damai, menolak segala bentuk politisasi SARA, kekerasan, berita palsu (hoax) dan politik uang,” ujarnya.
Mereka juga menyatakan akan memilih Calon Presiden dan wakilnya, Calon Legislatif dan Calon Dewan Perwakilan Daerah yang mempunyai visi misi dan agenda memperjuangkan hak asasi manusia, memberikan perhatian khusus terhadap hak-hak perempuan/ pemberdayaan perempuan, kelompok rentan dan minoritas.
“Kami memilih Calon Presiden dan wakilnya, Calon Legislatif dan Calon Dewan Perwakilan Daerah yang memiliki rekam jejak terutama bebas dari korupsi, mengakui dan menghargai keberagaman identitas (pluralis) dengan mempertahankan Pancasila dan NKRI serta bebas dari pelanggaran hak asasi manusia dan hak perempuan,” ujarnya.
Mereka itu antara lain berasal dari Sekolah Perempuan DKI Jakarta, Sekolah Perempuan Pangkajene dan Kepulauan Sulawesi Selatan, Sekolah Perempuan Lombok Utara Nusa Tenggara Barat, Sekolah Perempuan Nusa Tenggara Timur, Yayasan Kajian Pemberdayaan Masyrakat (YKPM) Sulawesi Selatan, dan Pambangkik Batang Tarandam (PBT) Sumatera Barat. (Very)
