Ibukota Surakarta 1745 dan Ibukota Jakarta

Jakarta, INDONEWS.ID - Hari Minggu 28 April 2019 saya baru saja menurunkan kolom berjudul Gubenur DKI dan Kemelut Pilpres bertepatan dengan 53 tahun pelantikan mantan Deputy Menteri Kabinet 100 Menteri, Mayjen Kko Ali Sadikin menjadi Gubernur DKI. Menggantikan Gubernur ke 6 Mayjen dr Sumarno Sosroatmojo yang termasuk dalam 15 menteri kabinet yang   ditahan oleh Pengkopkamtib Letjen Soeharto  pada 18 Maret 1966.  

Saya tidak pernah ber telepati dengan Presiden Jokowi, tapi hari Senin 29 April diumumkan rencana perpindahan ibukota keluar Jakarta dalam rapat khusu di Istana. Merenungkan pelbagai pertimbangan relokasi ibukota termasuk penghindaran Jakarta tenggelam, dan urgensi mengatasi kemacetan yang memboroskan Rp 100 trilyun ekonomi nasional kita maka semakin mutlak perlunya pendekatan komprehensive terpadu dalam rencana ini.  

Sebab kalau tidak maka ekonomi nasional Indonesia akan terbelah mengikuti sesar gempa politik pilgub vs pilpres sehingga akan menciptakan suatu kondisi “2 Korea” di Indonesia. Menelusuri sejarah ibukota sampai tahun 1960 pimpinan ibukota masih disebut walikota dari Suwiryo (PNI), Dann Yahya (militer), Suwiryo lagi, Syamzurizal Masyumi dan Sudiro  (PNI) Sejak 1960 dipakai istilah Gubernur dengan Sumarno sebagai Gubernur pertama, diseling Henk Ngantung (1964-1965) dan Ali Sadikin, ex menteri yang turun gunung jadi Gubernur DKI.

Ali Sadikin unik karena melepaskan diri dari ketergantungan APBN dari Pemerintah Pusat dengan menciptakan sumber dana inkonvensional pemajakan casino. Dengan pola itu Ali Sadikin mampu membangun perbaikan kampung proyek MHThamrin yang menarik perhatian dan menjadi model pembangunan oleh Bank Dunia. 

Tentu saja melejitnya citra Bang Ali tidak lepas dari “kecemburuan” pusat kekuasaan  Orde Baru. Maka casino ditutup dan Ali Sadikin jobless setelah mengakhiri 2 termin masa jabatan Gubenur pada 1977. Bertepatan dengan Sidang Umum MPR hasil pemilu 1977 yang diwarnai demo mahasiswa menuntut Soeharto tidak dipilih lagi agar dibatasi 2 termin saja.  

Bang Ali bahkan  hanya menjabat 4 tahun sbg Ketua Umum PSSI 19777-1981. Terutama karena kegiatan politik ikut Petisi 50 bersama pensiunan jendral dari Yayasan Loembaga Kesadaran Berkonstitusi (YLKB) pimpinan Jendral A H Nasution.  Perlu 17 tahun sebelum Soeharto rela memberi pangkat Jendral besar kepada Nasution bersama diri8nya sendiri pada 5 Oktober 1997. Soeharto juga mencabut “jotakan” dengan Ali Sadikin cs dan menyatakan kepada Jendra l LB Moerdani bahwa ia (Soeharto) lebih menghargai Ali Sadikin yang jantaan menjadi lawan politik secara terbuka ketimbang para Brutus Ken Arok yang menjilat tapi kemudian mengkhianati  dirinya pada Mei 1998.

Kontestasi politik pilgub DKI dan pilpres 2014-2019 telah menjadi satu buhul yang sulit diurai, tapi demi kepentingan Nasional yang lebih luas. Seyognya kebijakan publik tetap mengacu pada akal sehat, hati nurani dan kalkulasi obyektif rasional. Dan bukan kebijakan yang sangat personal, antipati karena sekedar beda posisi “egoisme karisma dan kultus individu kedua pihak”. 

Sejak zaman Gubernur Sumarno diangkat langsung,  Presiden Sukarno sudah membentuk Kopro Banjir. Ternyata setelah hampir 60 tahun banjir tetap melanda ibukota. Bila sudah disadari bahwa penanggulangan banjir memerlukan penanganan terpadu dalam idee NCICD (National Capital  Integrated Coastal Development. Maka kontestasi jabatan gubernur tidak boleh mengorbankan ancaman bahaya tenggelamnya ibukota Jakarta. 

Hanya gara gara persaingan merebut suara mencari popularitas siapa yang paling anti reklamasi  (baca: proyek bisnis  terkait NCICD).  Tidak boleh terjadi karena saingan Jokowi Anies, rakyat Jakarta dibiarkan tenggelam, hanya dengan memainkan isu SARA dibalik rencana reklamasi yang obyektif diperlukan untuk mencegah Jakarta tenggelam.  

Kalau ibukota mau dipindahkan dari Jakarta apakah ekonomi nasional  akan memperoleh manfaat secara berkelanjutan atau  akan terjadi kemubaziran nasional,  inefisiensi fasilitas yang sudah telanjur dibangun di Jakarta. 

Ambisi egoisme  Gubernur DKI apakah akan mengorbankan kebijakan Nasional  karena masalah banjir tidak akan mngkin ditangani oleh satu Pemda DKI saja. Melainkan perlu kerjasama dengan Pemda Banten dan Jawa Barat secara terpadu. 

Pemerintah Pusat, petahana presiden ke-7 dan wapres ke-12 tentu berhak membuat putusan yang berskala dan berdimensi nasional yang wajib dilaksanakan oleh pemda DKI. Ditengah kemelut “adu domba super hoax” tentang Jawa Luar Jawa;  kita patut alert,  waspada dan menolak embrio separatisme  pemberontakan PRRI/Permesta. Yang diselundupi ideologi kilafah  dan mendorong polarisasi dan dikotomi “2 Korea”.

Ironis bahwa ketika bangsa Vietnam hari ini memperingati 44 tahun mereka mengusir AS dari Saigon 30 April 1975, Indonesia justru terancam dualisme atau dikotomi Pusat vs DKI Jakarta, karena perbedaan politik  Gubernur “terpilih”  vs  Presiden Terpilih.

Seluruh dunia  pernah terpecah karena perang dingin. Setelah Jerman dan Vietnam bersatu maka sisa 2 Korea dan 1 RRT vs 1 Taiwan. Indonesia tentu tidak ingin Perang Dingin pasca Cold War komunisme vs anti komnis, di ganti “perang ideologi kalifah vs Pancasila”. 

Sebab akan membahayakan eksistensi Negara Pancasila yang diproklamirkan 17 Agustus 1945. Dalam konteks ini kita harus tetap mengingatkan bahwa DKI tidak bisa jadi separatis mbalelo meski secara keuangan dulu Gubernur DKI pernah “independen” dan bisa langsung memperoleh pinjaman Bank Dunia tanpa “bunga tambahan” ke Pemerintah Pusat. 

Tentu saja Pemerintah Pusat juga tidak boleh mengambil posisi seperti “ broker” ditengah Bank Dunia dan Pemda DKI. Itu salah satu konflik antara dua Ali di awal Orde Baru : Ali Sadikin vs Ali Wardhana. Disampig dua Ali lain Jaksa Agung Ali Said dan Ketua Opsus Ali Murtopo.  Babad Tanah Jawi dikenal dengan relokasi ibukota Mataram dari Kartasura ke Surakarta pada 17 Februari 1745 oleh Sri Sunan Pakubuwoni II.

 Kini menjelang 300 tahun relokasi ibukota Mataram  itu, elite Nusantara menghadapi konflik yang lebih serius karena “ elemen kalifah Hadramaut “ ikut berSARAria. Dalam  memanaskan konflik politik mengeksploitasi “sesar politik” pilgub vs pilpres.  Semoga Jakarta modern survive dari dikotomi “perang suksesi Mataram”  yang menyebabkan Mataram pecah jadi 4 entitas kecil dibawah “kendali VOC dan pemerintah kolonial Hindia Belanda 1745-1945. 

Sebetulnya dizaman Hindia Belanda kita sudah mirip AS, Australia Canada yaitu Jakarta adalah ibukota politik. Hanya kota sedang yang lebih tenang  dari pusat  keuangan bisnis. Seperti Washi8ngton New York, Canberra Sydney dan Ottawa Toronto. Dulu kota dagang industri terbesar adalah Surabaya, sedang  Jakarta lebih ibukota administratif. 

Tapi di alam Indonesia merdeka, birkkrasi ueber alles, semua putusan harus di Jakarta maka jadilah Jakarta seperti monster three in one , pusat politik, pusat bisnis dan juga “pusat selingkuh” selebriti sinetron Hollywood di Los Angeles. Inilah penyakit konsentrasi 3 pusat di Jakarta sekarang ini yang memerlukan “di ruwat” ala Mataraman  Jawa 1745.

(Penulis adalah Ketua Pendiri PDBI Christianto Wibisono)