Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi(Foto:CNNIndonesia)
Jakarta, INDONEWS.ID - Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengingatkan pentingnya keberadaan partai opisisi dalam mengontrol jalanya pemerintahan dalam sebuah negara demokrasi. Hal ini ia disampaikan menanggapi pertemuan yang terjadi antara Ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
Pertemuan antara Megawati dan Prabowo, jelas Dedi, merupakan salah satu bentuk keberhasilan komunikasi politik yang dibangun antara kedua kubu yang pernah berkompetisi di pilpres kemarin. Namun, ia menegaskan, pertemuan tersebut bukan bertujuan untuk menghilangkan keberadaan oposisi dalam pemerintahan mendatang.
"Jangan diartikan setiap rekonsiliasi atau pertemuan akan menghapus oposisi," kata Dedi sebaagi dilansir CNNIndonesia, Jakarta,Jumat,(26/07/2019)
Oposisi dalam pemerintahan dibutuhkan, lanjut Dedi, bukan bertujuan untuk saling bermusuhan selama lima tahun ke depan. Oposisi dinilai penting untuk memberikan kontrol kritis terhadap jalannya pemerintahan.
Pemerintahan kita selama ini memang bukan tanpa kontrol dari partai politik yang menempatkan dirinya sebagai oposisi. Tetapi, Dedi sekali lagi menegaskan, kinerja pemerintahan akan semakin baik jika ada kontrol ketat dari partai opisisi.
"Tradisi silaturahmi yang dibuat jangan dihilangkan, stigma hilangnya oposisi karena kekuatan terlalu mayoritas itu akan membuat implikasi negatif dalam bekerja," jelas Dedi.
Dedi kemudian menceritakan pengalaman saat menjadi Bupati Purwakarta. Saat itu, ia sibuk melakukan rekonsiliasi politik yang menyebabkan pekerjaan selama jadi bupati kurang maksimal.
"Terlalu banyak kerumunan kelompok masyarakat di sekitar saya, itu membuat kinerja menjadi tidak efektif karena waktu dihabiskan untuk mengobrol dan diskusi," ungkapnya.
Ia juga melihat bahwa Gerindra sendiri memiliki kesamaan program dengan pemerintahan Jokowi ke depan. Tetapi, kesamaan program ini bukan berarti harus membagi-bagi kursi dalam pemerintahan.
"Program-program dari Prabowo ini bisa disinergikan dengan program Pak Jokowi. Bersinergi ini bukan berarti bagi-bagi kursi, melainkan penyatuan visi dan misi, itu yang namanya rekonsiliasi bersama-sama membangun bangsa," tutupnya.*(Marsi)