Nasional

Presiden Tegaskan Penanganan Kebakaran Hutan Harus Segera Diselesaikan

Oleh : Ronald - Kamis, 01/08/2019 09:50 WIB

Kebakaran hutan (ilustrasi)

Jakarat, INDONEWS.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta aparat penegak hukum maupun penanggulangan bencana untuk segera menyelesaikan masalah kebakaran hutan yang kini mulai marak terjadi di sejumlah daerah.

“Sudah, sudah tiga hari saya sudah telepon BNPB, Panglima, Kapolri untuk segera diselesaikan, di Riau, di Palangkaraya,” kata Presiden Jokowi dikutip dari laman setkab.go.id, Rabu (31/7/2019).

Menurut Presiden, masalah kebakaran hutan saat ini masih bisa diatasi dengan pemadaman melalui helikopter.

Sebelumnya Pelaksana Harian (Plh) Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Agus Wibowo, dalam siaran persnya menyampaikan, personel gabungan bekerja keras untuk melakukan pemadaman dan pendinginan hingga Senin (29/7). 

Personel tersebut merupakan bagian dari Satuan Tugas (Satgas) Darat berasal dari unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dan kementerian/lembaga.

“Total personel gabungan berjumlah 5.929 personel yang tersebar di 5 provinsi, yaitu  Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah masing-masing berjumlah 1.512 personel, sedangkan Kalimantan Barat berjumlah 1.395 personel,” jelas Agus.

Upaya Satgas Darat didukung oleh operasi udara di bawah kendali Satgas Udara. Jumlah tersebut, menurut Agus, belum mencakup dukungan dari pihak swasta, seperti APP Sinar Mas yang berkekuatan 3.180 personel tersebar di 5 provinsi.

Menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tersebut, menurut Plh Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB itu, helikopter disiagakan di empat provinsi, yaitu Riau 17 helikopter, Sumatera Selatan 3, Kalimantan Barat 6 dan Kalimantan Tengah 7.

Helikopter yang ditempatkan di Riau, jelas Agus, merupakan dukungan dari BNPB 7 unit, KLHK 1, swasta 8, dan TNI 1. Sedangkan total air yang digunakan untuk pemadaman dan pendinginan sejumlah 61.066.300 liter untuk semua wilayah terdampak. (rnl)

Artikel Terkait