Nasional

Kementerian PUPR Siapkan 1,3 Triliun Untuk Saluran Irigasi

Oleh : Ronald - Senin, 25/11/2019 21:30 WIB

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,35 triliun untuk melaksanakan P3TGAI di 6.000 titik lokasi di seluruh Indonesia. (Foto : Ilustrasi)

Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,35 triliun untuk melanjutkan program pembangunan infrastruktur kerakyatan pada 2022 diantaranya dengan melaksanakan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di 6.000 titik lokasi di seluruh Indonesia.

 

"Program-program tersebut tesebar di seluruh Indonesia yang pelaksanaannya bersinergi dengan pemerintah daerah dan kelompok masyarakat melalui skema pembiayaan. Salah satunya adalah program P3TGAI yang pada tahun 2020 akan tersebar di 6.000 lokasi dengan total anggaran sebesar Rp 1,35 triliun melalui Ditjen Sumber Daya Air," tutur basuki dalam keterangannya, Senin (25/11/2019).

Sementara itu, Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Hari Suprayogi menyampaikan, pelaksanaan program P3TGAI akan mengajak para petani untuk berpartisipasi di dalamnya.

"P3TGAI adalah program pemerintah. Suatu program padat karya, nanti yang mengerjakan juga petani sendiri. Tahun lalu ada 9.000 titik lokasi, tahun depan 6.000 lokasi. Lokasinya seluruh Indonesia," jelasnya di Bendungan Sindangheula, Kabupaten Serang, Banten.

Untuk penentuan lokasi, ia menyatakan, Kementerian PUPR terus menerima berbagai usulan. "Jadi ini terus dilakukan, dimana aja usulannya kita lakukan verifikasi. Kalau memang ya (terkonfirmasi) kita lanjutkan, kalau enggak bisa diganti," ungkap dia.

Dari berbagai usulan tersebut, ia menambahkan, Kementerian PUPR beserta Komisi V DPR RI yang turut terlibat dalam P3TGAI ini akan memprioritaskan wilayah yang juga berpartisipasi pada program On Farm yang diinisiasi oleh Perum Bulog.

"Jadi itu dimana aja, tergantung usulannya. Tapi kalau perkiraan, ini kan di Komisi V (DPR). Jadi kalau ada aspirasi untuk wilayah on farm, itu masuk prioritas," tandasnya. (rnl)

Artikel Terkait