Ketua KPK, Firli Bahuri. (Foto: Ist)
Jakarta, INDONEWS.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Kadis PUPR Kabupaten Mojokerto Zainal Abidin terkait kasus gratifikasi di rumah tahanan (Rutan) KPK untuk 20 hari ke depan.
Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan bahwa penahanan Zainal merupakan wujud terus bekerjanya lembaga antirusuah ini dalam menyusut kasus korupsi. Firli juga menegaskan bahwa KPK tetap kuat dan tidak lemah.
"KPK tidak lemah dan kerja. Ini buktinya, pada, Rabu tanggal 15 Januari 2020 jam 17.00 seorang pelaku tindak pidana korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka Zainal Abidin ditahan oleh penyidik KPK untuk 20 hari ke depan di Rutan KPK," ujar Ketua KPK Firli Bahuri, Kamis (16/10/2020).
Dalam kasus ini, tersangka Zainal Abidin (Kadis PUPR Kab. Mojokerto) bersama-sama dengan H. Mustofa Kamal Pasa, selaku Bupati Mojokerto periode Tahun 2010-2015 dan Tahun 2016-2021, menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Jumlah total dana penerimaan gratifikasi oleh Mustofa Kamal Pasa (Bupati Mojokerto) periode tahun 2010 s.d 2018, sekitar Rp. 82,355,853,159,- (Delapan puluh dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh sembilan).
Baca juga : Era Proxy War, Kejahatan Narkotika
Adapun peran Tersangka Zaenal Abidin yaitu mengatur pemenangan rekanan yang ditunjuk oleh Mustofa Kamal Pasa untuk mengerjakan pekerjaan/proyek di Dinas PUPR Kab. Mojokerto, meminta kepada rekanan atas fee yang diminta Mustofa Kamal Pasa untuk dipenuhi rekanan, dan juga menerima fee proyek dari rekanan yang mengerjakan proyek/pekerjaan di Dinas PUPR Kab. Mojokerto tersebut.
"KPK berharap tidak ada penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangannya mengambil uang rakyat karena sejatinya dia mengabdi untuk kemajuan rakyatnya bangsa dan negaranya NKRI tercinta," kata Firli Bahuri. (rnl)