Nasional

Klarifikasi Harun Masikhu, Politisi Partai Demokrat Akan Datangi PTIK

Oleh : very - Rabu, 29/01/2020 14:30 WIB

Harun Masikhu, tersangka kasus suap PAW anggota DPR RI. (Foto: Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID -- Hingga kini, keberadaaan tersangka kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI, Harun Masikhu belum diketahui. Padahal, pencarian Masikhu sudah dilakukan selama hampir tiga minggu. Namun, kepolisian belum berhasil menemukan dan menangkapnya.

Sejauh ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru memeriksa sang penerima suap dalam kasus tersebut yaitu mantan anggota KPU Wahyu Setiawan. Sedangkan Masikhu, yang diduga sebagai pemberi suap, seolah raib ditelan bumi.

Sebelumnya, diberitakan bahwa Masikhu berada di luar negeri. Namun, berita ini akhirnya dibantah oleh TEMPO yang mengatakan bahwa Masikhu sudah berada di Indonesia. Bahkan sejak OTT dilakukan pada 8 Januari 2020, Masikhu berada di Jakarta.

TEMPO melaporkan bahwa Masikhu dibawa seseorang ke kompleks PTIK. Dari tempat itu kemudian dia hilang hingga hari ini.

Karena itu, terdorong oleh rasa ingin tahu dan rakyat tak boleh diam saja, dua politisi Partai Demokrat, Andi Arief dan Rachland Nashidik akan mendatangi PTIK untuk meminta klarifikasi terkait keberadaan Harun Masikhu.

“Kami mendesak KPK dan Polri melakukan langkah yang seharusnya sejak awal cepat diambil, yakni memeriksa kebenaran laporan TEMPO tersebut. Ada apa sebenarnya di PTIK? Kenapa, bila benar laporan TEMPO tersebut, Masikhu dibawa ke PTIK? Untuk mencegah dan melindunginya dari pencarian KPK? Tapi kenapa di PTIK, yang notabene lembaga pendidikan kepolisian yang terhormat?,” ujar keduanya dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (29/1).

Karena itu, kedua politisi itu akan menunggu satu minggu terhitung dari hari ini untuk mendapatkan jawaban terang dari aparat hukum.

“Bila setelah itu masih belum ada jawaban, kami -- Andi Arief dan Rachland Nashidik -- sebagai individu warga negara Republik ini, mewakili hak rakyat untuk tahu, hak kita semua, akan mendatangi PTIK untuk mendapat klarifikasi tentang keberadaan Harun Masikhu dari otoritas PTIK,” ujarnya.

Desakan itu, katanya, dilakukan atas nama hati nurani dan kesadaran politik demokratik. (Very)

 

 

Artikel Terkait