Nasional

KPK Minta Haris Azhar Tunjukkan Keberadaan Nurhadi

Oleh : Ronald T - Rabu, 19/02/2020 21:01 WIB

Plt Juru bicara KPK, Ali Fikri. (Foto: Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepada Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar membuka keberadaan eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi yang bersembunyi di sebuah apartemen mewah. Haris diminta menyampaikan laporan keberadaan Nuhadi secara lengkap kepada KPK.

"Kami menyarankan saudara Haris Azhar untuk membeberkan secara terbuka di mana lokasi persembunyian tersangka NH (Nurhadi) dan RH (Rezky Herbiyono) serta menyebutkan siapa yang menjaganya secara ketat," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, di Jakarta, seperti dilansir Antara, Selasa (18/2/2020).

KPK masih berkoordinasi dengan kepolisian untuk menemukan Nurhadi. Lembaga Antirasuah berharap Polri mampu memberikan titik terang keberadaan Nurhadi.  

"Keseriusan kami sampai hari ini terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menangkap para tersangka dan dibawa ke gedung KPK ini untuk melakukan proses berikutnya," ujar Ali.

Sebelumnya, informasi keberadaan Nurhadi di apartemen mewah diungkapkan Haris Azhar. Pegiat HAM itu menyebut Nurhadi tinggal di apartemen mewah dengan penjagaan ketat, dan tidak sembarang orang dapat mengakses ke apartemen tersebut.
 
"Mereka dapat perlindungan yang golden premium protection, yang KPK kok jadi kayak penakut gini? Enggak berani ambil orang tersebut. Itu kan akhirnya menjadikan pengungkapan kasus ini jadi kayak terbengkalai," ujar Haris.

Ia pun menyebut, sebenarnya, KPK sudah mengetahui keberadaan Nurhadi dan menantunya tersebut. Keduanya disebut tinggal di salah satu apartemen mewah di Jakarta.

"Kalau informasi yang saya coba kumpulkan, bukan informasi resmi yang dikeluarkan KPK. KPK sendiri tahu bahwa Nurhadi dan menantunya itu ada di mana, di tempat tinggalnya di salah satu apartemen mewah di Jakarta," kata Haris.

Namun, ia kembali menyatakan KPK tak berani untuk menangkap Nurhadi, karena apartemen tersebut tidak mudah diakses publik dan dijaga sangat ketat.

"Tetapi KPK tidak berani untuk ngambil Nurhadi karena cek lapangan ternyata dapat proteksi yang cukup serius sangat mewah proteksinya. Artinya, apartemen itu tidak gampang diakses publik lalu ada juga tambahannya dilindungi oleh pasukan yang sangat luar biasa," ujar Haris.

KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA. Mereka yakni, Nurhadi, menantu Nurhadi, Rezky Herbiono, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT), Hiendra Soenjoto. Ketiganya jadi buronan setelah tiga kali mangkir dari pemeriksaan KPK.
 
Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Hiendra lewat Rezky. Suap dimaksudkan untuk memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait peninjauan kembali (PK) perkara di MA.
 
Pada kasus gratifikasi, Nurhadi diduga mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014-Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA, dan permohonan perwalian.
 
Nurhadi dan Rezky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (rnl)
 

Loading...

Artikel Terkait