Nasional

Mendagri Tito Karnavian: Perpustakaan Media Penyebarluasan Ilmu Pengetahuan

Oleh : Marsi Edon - Rabu, 26/02/2020 19:30 WIB

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.(Foto:Istimewa)

Jakarta, INDONEWS.ID - Kunci dari kemajuan sebuah negara, salah satunya terletak pada Sumber Daya Manusianya yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berpengetahuan. Perpustakaan memegang peranan penting sebagai media dan sarana penggerak penyebarluasan ilmu pengetahuan kepada publik.

Demikian diungkapkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat jadi narasumber dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2020 yang bertajuk, “Kebijakan Pembangunan Manusia Indonesia Melalui Peningkatan Literasi Masyarakat," di Birawa Hall Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (25/02/2020) kemarin.

Menurut Tito, sebuah negara akan hebat, jika memiliki SDM yang unggul dan berkualitas. Indonesia, punya potensi besar untuk itu. Punya sumber daya alam yang melimpah. Juga angkatan kerja yang besar. Tentu jika jumlah SDM itu banyak yang berkualitas tinggi, ini akan jadi kekuatan besar mendorong kemajuan.

"Oleh karena itu SDM-SDM ini harus diinput memorinya, otaknya.
Sistem otaknya harus di isi dengan memori sebanyak-banyaknya ilmu pengetahuan. Di sini pentingnya perpustakaan, karena perpustakaan menjadi motor, "ujarnya.

Memang kata dia, di era sekarang ini, orang bakal dengan mudah dapat pengetahuan dan informasi lewat gadget. Cukup buka Google, berselancar di Wikipedia misalnya, informasi yang dibutuhkan akan didapatkan.Tapi tak semua orang bisa mengakses internet. Meski Presiden Jokowi sendiri bertekad untuk membuka akses, agar semua warga bisa mengakses internet.

"Tapi sekarang kan belum. Sehingga gadget belum smua dinikmati oleh smua masyarakat kita, " katanya.

Indonesia sendiri, menurut Tito memiliki empat jenis society atau jenis masyarakat. Pertama adalah informatif society, yakni masyarakat informasi, yang hidupnya dari gadget. Dari teknologi informasi.

Singapura adalah negara yang masyarakat jenis ini begitu banyak. Kedua industrial society atau masyarakat industri. Jenis masyarakat ini biasanya jadi pekerja-pekerja pabrik.

Mereka memiliki budaya tersendiri, sistem norma sendiri. Ketiga, agriculture society atau masyarakat pertanian. Sebagian besar masyarakat Indonesia adalah masyarakat pertanian.

Terakhir, pra agriculture society atau dalam bahasa halusnya, masyarakat pra pertanian. Mereka adalah masyrakat yang masih hidup seperti zaman dulu. Dan ini masih ada. Sebab masih ada masyarakat yang terisolasi atau mengisolasi dirinya.

"Disinilah kita lihat betapa pentingnya fungsi dari perpustakan, karena perpustakaan motor. Semua ilmu-ilmu itu, semua data informasi dikemas menjadi ilmu. Menjadi bidang-bidang ilmu. Kemudian bidang-bidang ilmu ini semua dikumpulkan dalam semua literatur, dalam semua organisasi, yang kita sebut dengan perpustakaan," katanya.

Dalam kontek inilah, kata dia, perpustakaan muncul menjadi suatu bagian penting sebagai pusat informasi dan data. Menjadi tempat bagi publik mengisi dan mengasah otak.Maka sangat perlu ada perpustakan yang spesifik untuk menangani masalah tertentu. Misalnya perpustakaan referensi untuk penelitian.

" Jadi mengambil referensi-referensi tertentu. Ada perpustakan akademik, ada juga perpustakaan publik untuk informasi-informasi publik, dan ada juga perpustakaan nasional yang berperan mengumpulkan informasi nasional tentang data-data secara nasional sekaligus menjadi motor untuk menggerakkan perpustaakan-perpustakan lain, " ujarnya.

Problemnya, kata Tito, masyarakat kekurangan akses. Padahal minatnya tinggi, tapi aksesnya kurang. Maka solusinya adalah harus mensosialisasikan dulu betapa pentingnya ilmu. Betapa pentingnya buku. Betapa pentingnya perpustakaan. Kemudian memperluas akses dengan cara membangunnya.

"Ada dua cara. Bisa dengan cara melalui jalur power, kedua adalah dengan cara swadaya, swausaha.Saya paham banyak LSM, NGO, dan juga inisiatif-inisiatif masyarakat sendiri untuk membangun perpustakaan-perpustakaan di daerahnya karena kesadaran mereka sendiri. Tapi “the biggest power” adalah pemerintah, karena pemerintah memiliki kemampuan regulasi, kemampuan memaksa, memiliki sumber dana terbesar, dalam konteks inilah sya melihat bahwa kita perlu membangun, "jelasnya.

Mensosialisasikan dan membangun jaringan perpustakaan katanya, harus didorong oleh pemerintah. Tapi yang disayangkan, dari data yang belum semua daerah memiliki Dinas Perpustakaan. Ini yang harus didorong. Perlu ada regulasi mendorong itu. Kemudian, setelah itu perlu ada organisasi atau kelembagaannya. Baru kemudian dukungan anggaran.

"Lalu personelnya. Saya kira empat ini yang penting. Regulasi artinya apa, harus ada aturan yang mengatur tentang adanya lembaga jaringan perpustakaan sampai ke daerah-daerah. UU Perpusnas sudah ada, tetapi mungkin sosialisasinya belum keluar, tidak dibaca. Kemudian aturan-aturan untuk membangun tetapi belum tersosialisasi dengan baik. Ini tuga kita semua. Mensosialisasikan di medsos dan media konvensional," tutupnya.*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading...

Artikel Terkait