Nasional

Ini Rencana Pemerintah soal Pemindahan Ibu Kota Baru di Tengah Ancaman Wabah Corona

Oleh : Rikard Djegadut - Rabu, 25/03/2020 16:30 WIB

Jokowi tengah memantau lokasi pembangunan Ibu Kota Negara Baru (Foto: Detik.com)

Jakarta, INDONEWS.ID - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, memastikan proses persiapan pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur masih terus berjalan. Meskipun di tengah pandemi virus corona.

Saat ini, pemerintah tengah melakukan komunikasi intens dengan berbagai calon investor.

"Saat ini persiapan (pemindahan ibu kota) masih on track," kata dia dalam video offline yang dibagikan kepada wartawan, Rabu (25/3).

Meski begitu, berbagai opsi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) masih terus dipertimbangkan oleh pemerintah. Sehingga pada saatnya nanti akan diputuskan secara bersama-sama antara pemerintah dengan DPR RI.

Sebelumya, Menteri Riset dan Teknologi (Ristek) sekaligus calon Chief Executive Officer (CEO) Badan Otorita Ibu Kota Baru, Bambang Brodjonegoro mengatakan, saat ini pemerintah hanya fokus menangani Covid-19. Belum ada pembahasan soal kelanjutan proses pemindahan ibu kota negara.

"Saat ini fokus pada penanganan Covid-19," kata Bambang saat dihubungi merdeka.com, Selasa (24/3).

Pemerintah memang sedang mengerahkan seluruh kekuatan untuk menghadapi pandemi Covid-19. Virus yang mengakibatkan 686 orang di Indonesia positif terinfeksi, 55 meninggal, 30 sembuh, hingga Selasa (24/3).

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 62,3 triliun untuk penanganan Covid-19. Anggaran ini berasal dari realokasi APBN, baik yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga di pusat maupun daerah.

Besarnya alokasi anggaran penanganan Covid-19 tidak menutup kemungkinan mempengaruhi anggaran pemindahan ibu kota. Sebab, sumber dana sama-sama dari APBN. Berdasarkan hasil kajian Kementerian PPN/Bappenas, pemindahan ibu kota negara akan menelan anggaran Rp 466 triliun.

Dari kajian itu, Rp 466 triliun ini tidak hanya didapatkan dari APBN, tetapi juga Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan swasta.*

Artikel Terkait