Jakarta, INDONEWS.ID -- Pandemi Covid-19 telah nyata melanda dunia. Lebih dari 200 negara terkena. Di Indonesia wabah ini telah ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional non alam. Terkait penanganan penyebaran virus tersebut, Guru Besar IPDN, Prof. Dr. Drs. H. Djohermansyah Djohan, M.A atau yang akrab disapa Prof Djo menyebutkan kepemimpinan melawan Corona yang mematikan dan merusak sendi-sendi ekonomi ini dipegang di tangan pemerintah pusat di bawah komando presiden.
Prof Djo yang dihubungi melalui media daring (3/05/2020) mengatakan bahwa Pemda-pemda dengan "funds and forces" juga sebaiknya membantu pemerintah pusat. “Karena seluruh gubernur, bupati dan walikota menjadi panglima penanggulangan wabah di daerah. Kita semua terkena dampaknya, sebab serangan wabah ini telah merenggut ratusan jiwa, termasuk tenaga medis kita.”
Baca juga : Kapemtif (Kepemimpinan pemerintahan solutif)
“Sudah dua bulan kita terpaksa bekerja, bersekolah, dan beribadah di rumah saja. Mudik, ritual kultural warga setiap hari raya telah dilarang oleh pemerintah. PSBB telah diberlakukan pula di daerah-daerah, menyusul di DKI Jakarta yang pertama menerapkan.” kata mantan Pj Gubernur Riau (2013-2014) ini.
Lantas bagaimanakah kepemimpinan pemerintahan yang efektif untuk menundukkan Covid-19?. Presiden i-OTDA ini memberikan delapan kunci yaitu :
Baca juga : Kebijakan Aneh-Aneh Jelang Pemilu dan Suksesi
1. Bukan yang "bisnis as usual", tapi yang "out of the box".
2. Bukan yang "low, tapi high profile strategy".
3. Bukan yang birokratis, tapi yang desisif.
4. Bukan yang "discourage", mematahkan semangat, tapi "encourage", memberi semangat anak buah.
5. Bukan yang menyelamatkan ekonomi, tapi yang menyelamatkan nyawa.
6. Bukan yang banyak cerita dan upacara, tapi yang memberi "delivered" segera.
7. Bukan yang duduk di belakang meja, tapi turun ke lapangan memecahkan masalah berbasis data.
8. Bukan untuk pencitraan, tapi kerja ikhlas semata, lillahi ta'ala...
“Semoga itu semua bisa jadi acuan bagi pemimpin pemerintahan kita.” harap Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri (2010-2014) ini. (Lka)