Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. (Foto : istimewa)
Jakarta, INDONEWS.ID - Wacana pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) harus melalui pertimbangan matang. Salah satunya, memperhitungkan tingkat penyebaran pandemi covid-19 di tanah air.
Hal inilah yang dipertanyakan oleh Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. Politikus NasDem itu meminta skenario pelonggaran kebijakan PSBB harus melalui pertimbangan sesudah terlewatinya puncak penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia.
Selain itu, perempuan yang akrab disapa Ririe itu juga meminta pemerintah untuk meningkatkan kemampuan melakukan tes Covid-19 secara maksimal.
"Saya melihat di sejumlah pemberitaan, banyak pihak sudah merencanakan tata kehidupan baru yang mengarah pada pelonggaran kebijakan setelah Lebaran, di tengah masih bertambahnya kasus positif covid-19," katanya di Jakarta, Senin, (18/5/2020).
Dirinya mengungkapkan, Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) mensyaratkan pelonggaran kebijakan harus mampu mengendalikan wabah. Anjuran itu berlaku untuk seluruh negara berdasarkan data epidemiologi yang terukur.
Persyaratan lain dari WHO adalah negara itu harus bisa mengidentifikasi pusat penularan dan klasternya. Lalu mengisolasi kontak berisiko.
"Pertanyaanya apakah negara kita sudah memenuhi persyaratan itu semua, di kala kasus positif Covid-19 terus bertambah?" ungkapnya.
Ditambahkan Ririe, pertambahan jumlah positif covid-19 di Indonesia masih fluktuatif. Namun masih tinggi.
Sebelumnya, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengungkap pertambahan tertingi jumlah positif covid-19 terjadi pada 13 Mei 2020 dengan 689 kasus. Kemudian pada rentang waktu 14-17 Mei 2020, pertambahannya fluktuatif antara 400 hingga 560 kasus positif covid-19 per hari.
Oleh karena itu, Rerie mempertanyakan wacana pelonggaran kebijakan akhir-akhir ini. Seperti rencana pelajar mulai masuk sekolah pada Juli 2020 dan pekerja di bawah usia 45 tahun bisa beraktivitas kembali. Bahkan pusat perbelanjaan direncanakan mulai buka pada awal Juni 2020.
"Kenyataan di lapangan memperlihatkan seolah sebaran virus sudah bisa dikendalikan. Jelang Lebaran area publik dan sejumlah pasar kembali dipenuhi pembeli tanpa disiplin menjaga jarak dan bermasker," ujar Rerie.
Rerie pun menyarankan, pemerintah meningkatkan kemampuan melakukan test covid-19 dan mendisplinkan masyarakat agar mematuhi kebijakan social distancing daripada melonggarkan PSBB.
"Kemampuan tes Covid-19 yang 4.000 hingga 5.000 sampel per hari, belum cukup untuk menggambarkan kondisi sebaran Covid-19 di Tanah Air yang sebenarnya," ujarnya.
Rerie kemudian merujuk Vietnam. Menurut Rerie, Indonesia perlu melihat bagaimana Vietnam mengatasi covid-19.
Negara berpenduduk 97 juta jiwa itu mencatatkan 300 kasus positif covid-19 dan nol kematian. Padahal, Vietnam berbatasan langsung dengan Tiongkok.
"Ketegasan dan kecepatan pemerintah Vietnam dalam menghadapi wabah covid-19 merupakan langkah yang patut dicontoh sehingga potensi penyebaran covid-19 bisa dikontrol sejak dini," tandasnya. (rnl)