Nasional

MH Munzaer Jabat Sekretaris KI Pusat, Ini Sejumlah Program Lanjutan

Oleh : very - Rabu, 03/06/2020 11:07 WIB

Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Gede Narayana menilai Sekretaris KI Pusat yang diangkat oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) pasti pejabat yang terbaik. Demikian disampaikan Gede Narayana saat menyampaikan sambutan dalam acara pisah sambut dan penyerahan memori jabatan dari Plt (Pelaksana Tugas) Sekretaris KI Pusat Bambang Sigit Nugroho (BSN) kepada Sekretaris KI Pusat MH Munzaer di ruang rapat besar Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jakarta lantai 9 Jl Abdul Muis 40 Jakarta Pusat, Selasa (02/06/2020). (Foto: Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID – Komisi Informasi Pusat (KIP) kini telah memiliki sekretaris yang definitif setelah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) resmi mengangkat MH Munzaer. Penyerahan jabatan dari Plt (Pelaksana Tugas) Sekretaris KI Pusat dari Bambang Sigit Nugroho kepada MH Munzaer dilakukan di ruang rapat besar Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jakarta lantai 9 Jl Abdul Muis 40 Jakarta Pusat, Selasa (02/06/2020).

Acara pisah sambut dan penyerahan memori jabatan Sekretaris KI Pusat itu dihadiri langsung Sekretaris Jenderal Kemenkominfo Rosarita Niken Widiastuti dan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkominfo Dodi Supriyadi.

Sementara dari Komisioner KI Pusat hadir secara langsung maupun virtual pada acara pisah sambut itu, yaitu Ketua KI Pusat Gede Narayana, Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) KI Pusat Arif A Kuswardono, Ketua Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi (ASE) Wafa Patria Umma, Ketua Bidang Penelitian dan Dokumentasi Romanus Ndau Lendong, dan Ketua Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik Muhammad Syahyan, Kepala Bagian Umum sekaligus Plt Bidang PSI Nunik Purwanti dan Kabag Perencanaan Lilik Sukarni Lestari. Sementara dari saluran daring (virtual), dihadiri Wakil Ketua KI Pusat Hendra J Kede dan Ketua Bidang Kelembagaan KI Pusat Cecep Suryadi yang sedang berada di Riau serta diikuti semua karyawan KI Pusat.

Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Gede Narayana menilai Sekretaris KI Pusat yang diangkat oleh Menkominfo tersebut pasti pejabat yang terbaik.

“Kehadiran dua pejabat teras dari Kemenkominfo adalah sebuah sinyal penting bahwa perhatian Kemenkominfo terhadap eksistensi KI Pusat sangat besar,” ujar Gede, seperti dikutip dari siaran pers Humas KI Pusat, Karel Salim.

Pelaksanaan pisah sambut dilaksanakan secara sederhana dengan menerapkan new normal di masa covid-19 ini melalui dua metode, yaitu pertemuan langsung dan pertemuan secara virtual yang disiarkan secara daring (dalam jaringan) oleh tim Sekretariat KI Pusat.

Lebih lanjut Gede Narayana menyampaikan harapannya kepada Sekretaris KI Pusat Munzaer agar dapat melanjutkan dukungan program kerja Sekretariat KI Pusat agar lebih sempurna di masa mendatang.

Dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan program KI Pusat semua berjalan memenuhi target RPJM Bappenas yang berhasil dilaksanakan oleh KI Pusat, sehingga kehadiran Sekretaris yang baru dapat lebih meningkatkan kinerja KI Pusat demi kemajuan keterbukaan informasi di tanah air.

Sementara Bambang Sigit menyampaikan harapannya agar sejumlah program kerja yang belum tuntas diembannya di KI Pusat dapat dilanjutkan, seperti program perlunya Juru Bicara (Jubir) atau Humas (Hubungan Masyarakat) KI Pusat, juga mengenai program penelitian indeks keterbukaan informasi di sejumlah provinsi.

Menurut Bambang, KI Pusat sedapat mungkin sejajar dengan KPK, Bawaslu, dan KPU karena KI Pusat memiliki potensi besar dalam menegakkan pelaksanaan keterbukaan informasi.

Disampaikan juga, bahwa pengembangan website KI Pusat merupakan PR penting karena peningkatan konten dan perwajahan website dapat menjadi cerminan dari eksistensi KI Pusat. Demikian juga dengan hubungan antara KI Pusat dan KI Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu ditingkatkan, termasuk perlunya peningkatan pelaksanaan Perki Desa sehingga keterbukaan informasi publik dapat dirasakan sampai ke pelosok.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris KI Pusat Munzaer mengatakan pengembangan IT (Informasi Teknologi) dapat dipergunakan sebagai alat peningkatakan hubungan KI Pusat dan KI Daerah sehingga pelaksanaan keterbukaan informasi dapat berkembang hingga ke daerah-daerah.

Selain itu, Munzaer mengatakan perlu dilakukan evaluasi tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan kemajuan pelayanan informasi Badan Publik terkini, karena efektifnya setiap UU perlu dievaluasi per 10 tahun. (Very)

 

Loading...

Artikel Terkait