Pilkada 2020 Sarana Masyarakat Sumsel Beradaptasi Menjalani Masa New Normal

Jakarta, INDONEWS.ID -- Masyarakat Sumatera Selatan diharapkan menjadikan ajang Pilkada Serentak 9 Desember 2020 sebagai sarana beradaptasi dengan tatanan kenormalan baru (New Normal) untuk tetap produktif di masa Pandemi COVID-19.

"Pilkada menjadi ajang untuk beradaptasi bagi masyarakat Sumatera Selatan dan memberikan model kepada kita, bahwa dengan menerapkan protokol kesehatan kita tetap dapat menjalankan kegiatan demokrasi dengan aman  COVID-19, sekaligus tetap produktif," kata Stafsus Menteri Dalam Negeri, Kastorius Sinaga, ketika berbicara dalam Dialog Nasional bertajuk The Spirit of New Normal dalam Rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke 8 Tribunnews Sumsel ke  Kamis (02/07/2020) malam.

Kastorius, yang mewakili Mendagri Tito Karnavaian dalam acara itu, mengatakan Indonesia bukan satu-satunya negara di dunia yang melaksanakan Pilkada di masa Pandemi COVID-19. Ada setidaknya 47 negara yang telah dan akan melaksanakan Pemilu tahun ini.

Indonesia, kata Kastorius, melaksanakan Pilkada pada 9 Desember mendatang tentu bukan sekadar tidak mau kalah dengan negara lain, melainkan karena ingin mengangkat jati diri bangsa yang tidak mudah menyerah.

"Kita  harus menerima realitas baru, tidak bisa menutup diri, melockdown, tetapi kita harus menyesuaikan kegiatan kehidupan kita sehingga  tingkat risiko kita tekan, namun tujuan kegiatan juga tercapai," kata Kastorius dalam dialog nasional secara daring tersebut seperti dikutip dari siaran pers.

Pembicara pada kesempatan tersebut antara lain Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Sumsel, Herman Deru, Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya dan Guru Besar FE Universitas Indonesia (UI), Rhenald Kasali.

Kastorius yang merupakan mantan anggota Tim Sebelas, yaitu tim yang mempersiapkan pemilu demokratis pertama pasca Orde Baru tahun 1999, mengatakan Indonesia dikenal luas sebagai bangsa yang bersemangat untuk mengalahkan tantangan.

Meskipun Pilkada 2020 merupakan yang pertama dalam sejarah dilaksanakan dalam masa Pandemi, Indonesia, menurut Kastorius, sebetulnya sudah beberapa kali melaksanakan pemilu dalam keadaan yang tidak  normal (extraordinary).

"Sejarah pemilu di Indonesia pernah mencatat dua pemilu berlangsung dalam keadaan ‘extra ordinary’ di luar situasi normal. Yaitu, di tahun 1955, pemilu demokratis pertama di tengah situasi pascaperang kemerdekaan dan lalu di tahun 1999 di tengah gejolak transisi politik dari Orde Baru ke reformasi," kata dia.

"Kebetulan saya beruntung ikut di dalam Tim 11 yang dibentuk Presiden B.J. Habibie, di bawah komando Cak Nur, Ainun Najib dan almarhum Adnan Buyung Nasution harus persiapkan pemilu demokratis 1999 setelah tumbangnya Orde Baru. Kami saat itu hanya punya waktu 6 bulan mempersiapkan Pileg dan menyusun UU Parpol, UU Pemilu dan UU Susduk DPR/MPR bersama Kemendagri yang saat itu dipimpin Letjen Syarwan Hamid. Artinya Pilkada di tengah Pandemi  ini merupakan pengulangan sejarah bagi saya di bawah kepemimpinan Mendagri Tito Karnavian. Saya optimis kita akan berhasil dan dunia akan kembali mengakuinya," kata Kastorius.

Pilkada 2020 yang berhasil, kata Kastorius, selanjutnya akan membawa dampak lanjutan yang positif bagi pemulihan ekonomi. Sebab, akan ada kepercayaan dari dunia internasional, termasuk investor, karena Indonesia menunjukkan diri sebagai negara yang demokratis.

Selain itu, kata Kastorius, para pakar kesehatan di dalam dan di luar negeri telah memberikan pendapat bahwa Pandemi COVID-19 masih sulit diprediksi kapan berakhir. Padahal, pada Februari tahun depan, sebanyak 210 dari 270 kepala daerah yang akan melaksanakan Pilkada, berakhir masa jabatannya.

Bila Pilkada ditunda ke tahun depan, berarti para kepala daerah yang berakhir masa jabatannya tersebut harus digantikan oleh para pelaksana tugas atau pelaksana jabatan untuk sementara.

"Padahal kita lihat jabatan sementara atau Plt kurang efektif bila dibandingkan dengan kepemimpinan lewat proses demokrasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mendesak, seperti Pandemi COVID-19," kata dia.

Oleh karena itu, Kastorius mengatakan Pilkada 2020 sangat urgen sebagai  pergantian kepemimpinan secara demokratis demi memelihara  stablitas dan efektifitas  pemerintahan di daerah. (Very)