Daerah

Aspek Keselamatan dan Kesehatan Jadi Tantangan Pilkada di Sibolga

Oleh : very - Senin, 06/07/2020 10:30 WIB

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Sibolga melaksanakan diskusi online dengan mengambil tema "Kesiapan Pilkada Kota Sibolga Ditengah Pandemi Covid-19" pada Sabtu (4/7) sore. (Foto: Ist)

Sibolga, INDONEWS.ID -- Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Sibolga melaksanakan diskusi online dengan mengambil tema "Kesiapan Pilkada Kota Sibolga Ditengah Pandemi Covid-19" pada Sabtu (4/7) sore.

Ketua BPC GMKI Sibolga dalam sambutannya menyampaikan tujuan dari pelaksanaan diskusi ini adalah bagian dari partisipasi pemuda dan mahasiswa dalam rangka pendidikan dan kesadaran demokrasi bagi pemuda dan terlebih pemilih pemula yang ada di Kota Sibolga.

"Kami melihat perlu untuk pemuda mengambil bagian untuk meningkatkan kesadaran demokrasi pemilih di Kota Sibolga, khususnya bagi adik-adik kami pemilih pemula," ungkap Arwan Laoli.

GMKI menilai bahwa salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan pilkada Kota Sibolga pada 9 Desember 2020 mendatang adalah masalah partisipasi warga, terlebih ditengah era kenormalan baru pasca pandemi Covid-19.

Komisioner KPUD Sibolga, Salmon Tambunan menyatakan sudah siap melaksanakan pilkada Kota Sibolga. Namun dia juga menyampaikan beberapa tantangan dalam melaksanakan Pilkada 2020 ke depan. Salah satunya terkait jaminan keselamatan dan kesehatan petugas penyelenggara serta masyarakat saat melaksanakan tahapan. Juga saat pelaksanaan pemilihan karena angka penyebaran Covid-19 masih mengalami kenaikan.

"Kami berharap para generasi muda sampaikan kepada masyarakat bahwasanya Kota Sibolga siap melaksanakan Pilkada yang akan digelar pada tanggal 9 Desember 2020. Tetapi ada dua variabel penting yang harus diperhatikan, yaitu keselamatan dan kesehatan warga, ya artinya kita selamat dan sehat, pilkada sukses," tegas Salmon Tambunan.

Salmon Tambunan turut menyampaikan agar masyarakat dan generasi muda juga turut bersama-sama mensosialisasikan kepada masyarakat agar target nasional partisipasi pemilih sebesar 75,5% bisa tercapai dan juga untuk menggunakan hak pilihnya. Karena lewat pilkada ini masyarakat Kota Sibolga akan menentukan nasib Kota Sibolga lima tahun kedepan.

"Pilkada Kota Sibolga 2020 ini adalah salah satu penyaluran hak demokrasi warga untuk memilih pemimpin ke depan. Mari kita gunakan hak pilih kita, jangan sampai karena pandemi ini kita menjadi orang-orang yang apatis, tapi kita harus jadi orang-orang pesimis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pilkada atau tahapan-tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga," terang Salmon Tambunan.

Sementara Ketua Bawaslu Kota Sibolga, Zulkifli Sgalingging menyampaikan agar masyarakat juga turut andil berpartisipasi untuk memberikan informasi dan mengawasi bersama pelaksanaan pilkada. Hal ini mulai dari tahapan sampai pada pelaksanaan, khususnya masalah yang biasa sering terjadi selama pelaksanaan pemilu, yaitu masalah daftar pemilih dan masalah-masalah lain yang berpotensi menciderai pelaksanaan pilkada.

"Bila ada masyarakat yang menemukan atau melihat situasi DPT kita yang tidak baik, silahkan kita perbaiki. Jangan sampai masyarakat ini, udah hari H baru melapor bahwa dia tidak ada di daftar pemilih. Jadi DPT ini perlu kita pikirkan bersama," ujarnya.

Jeirry Sumampow sebagai Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) menyoroti masalah pelaksanaan pilkada di tahun 2020 yang juga dalam situasi pandemi Covid-19 yang memberikan dampak sangat signifikan terhadap dinamika pelaksanaan pilkada kedepan.

Ditegaskannya, agar jangan sampai kualitas demokrasi kita dipertaruhkan hanya karena para penyelenggara lebih fokus mengurusi protokol Covid-19 atau bahkan tahapan dan pelaksanaan tidak dilaksanakan hanya karena tidak menggunakan protokol Covid-19.

Sampai hari ini, katanya, tidak ada aturan yang menyatakan bahwa tahapan atau pelaksanaan pilkada tidak bisa jalan kalau protokol Covid-19 tidak dijalankan. Namun yang penting juga, bahwa tugas penyelenggara hari ini harus memperlengkapi kebutuhan terkait protokol Covid-19.

"Kita harus bangun pemahaman pemilu untuk mengamankan dirinya sendiri supaya dia tidak terpengaruh dengan Covid-19 dalam keikutsertaan dan keterlibatannya dalam proses tahapan pilkada. Kita tidak boleh mengorbankan pemilu, baik pemilihnya ataupun tahapannya hanya karena traumatik kita terhadap Covid-19. Harus ada fleksibilitas metodologi bagi penyelenggara pemilu sampai ketingkat bawah," jelas Jeirry.

GMKI mengharapkan, meski penuh tantangan karena dalam situasi pandemi Covid-19, pelaksanaan pemilihan serentak 2020 harus tetap tunduk pada asas dan fungsi pemilu. Karena situasi Covid-19 hanyalah masalah situasional yang membutuhkan tambahan terhadap jaminan kesehatan dan keselamatan penyelenggara dan masyarakat yang terlibat dalam tahapan dan pelaksanaan pemilihan. (Very)

Loading...

Artikel Terkait