Nasional

Komjen Togar: Program AD Dorong Masyarakat Aceh Beralih dari Tanaman Ganja ke Agrikultura

Oleh : Rikard Djegadut - Kamis, 13/08/2020 14:15 WIB

Ketua Dewan Pembina DPP GRANAT selaku PLH Ketua Umum DPP GRANAT Komisaris Jenderal Polisi (purn) Drs. Togar Sianipar, M.Si bersama Pemimpin Redaksi Indonews.id selaku Wakil Sekretaris Jendral Organisasi BERSAMA besutan Soeharto, Drs. Asri Hadi, MA (Foto: Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID - Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Anti Narkoba (DPP Granat) berkerja sama dengan Universitas Bhayankara Jakarta menyelenggarakan Webinar dengan “Sudah Sejauh Mana Pelaksanaan Program Alternative Development Di Provinsi Aceh” pada Kamis (13/8/2020).

Ketua Dewan Pembina DPP GRANAT selaku PLH Ketua Umum DPP GRANAT Komisaris Jenderal Polisi (purn) Drs. Togar Sianipar, M.Si dalam catatan pengantarnya mengucapkan terimakasih kepada rektor Universitas Bhayankara Jakarta atas kesempatan kerjasama membantu DPP granat menyelenggarakan serial webinar ini.

"Dalam webinar hari ini, DPP GRANAT menghadirkan para pakar sebagai konsekwensi dan bentuk sikap konsitensi Granat membantu masyarakat untuk ikut serta bersama pemerintah melaksanakan P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba-red) sebagaimana dicetuskan oleh para pendiri hampir 20 tabun lalu," kata Togar.

Kalakhar BNN Tahun 2002 ini menuturkan, rogram alternative development belum sepenuhnya disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat masyarakat, mungkin juga di kalangan masyarakat Aceh. Untuk itu, dirinya menyarankan agar masalah ini perlu mendapat perhatian dari BNN sebagai lembaga vocal poin porgram ini. Sehingga, program AD mendapat dukungan dari seluruh kita masyarakat, terutama penduduk lokal di Aceh.

Aalternative Development, Kapolda Sumsel Tahun 2000 ini menjelaskan, kerap juga dikenal sebagai Strategi Alternative Development yang kemudian dituangkan dalam grand design alternative development adalah sebuah program untuk mendidik dan mendorong penduduk lokal yang sudah cukup lama hidup dari menanam tanaman narkoba, khususnya ganja, agar beralih menanam agricultura unggulan atau tanaman yang bersifat produktif dan positif bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka.

Program seperti ini, tambahnya, telah berhasil dilakukan oleh pemerintah Thailand dan beberapa negara lainnya. Mereka saat ini, lanjutnya, sedang menyelenggarakqn program alternative development untuk mengurangi kebiasaan dan kencendrungan masyarakat membudidayakan tanaman ganja. Artinya, tanaman ganja ini, tidak hanya ditanam di provinsi Aceh tapi juga di beberapa negara di berbagai belahan dunia.

Di Indonesia, Togar menambahkan, program alternative development dilaksanakan di provinsi Aceh dan sebagai pilot projectnya dipilih tiga daerah yakni Kabupaten Aceh Besar, Gayo Lues dan Bireuen. Program AD ini berupa mendidik dan mentrampilkan penduduk lokal yang selama ini, cendrung hidup dari membudidayakan tanaman ganja.

Lebih lanjut Kadispen Polri Tahun 1998 ini menambahkan, ganja di kalangan pengguna disebut cimeng, adalah tanaman golongan kanabis satu. Salah satu jenisnya adalah marijuana yang mengandung THC yang cukup tinggi. THC Ini adalah zat yang berbahaya dari ganja, mudah menguap apabila kena panas. Dalam penggolongannya, ganja termasuk narkotika golongan satu. Artinya, sangat berbahaya bagi pengguna, apalagi kalau digunakan dalam masa yang cukup panjang.

Dalam catatan program alternative development yang dirancang sejak 15 tahun lalu, Togar menjabarkan, dalam rancangnya, BNN selaku vocal poin dibantu UNODC (United Nation Office on dan Drug Crime), telah banyak menimba ilmu dari pemerintah Thailand. Bahkan, dalam Grand design program alternative development, telah ditetapkan tahap capaian atau milestone untuk provinsi Aceh, yakni tahap pertama diharapkan dicapai pada 2024.

Grand design program AD ini mestinya sejalan dengan Inpres No. 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN). Ia menambahkan, tentu tidak tepat mengatakan program alternative development di provinsi Aceh tidak berhasil, karena saat ini masih berjalan.

"Selain itu, akhir-alhir ini, Kita menyaksikan aparat berwenang, BNN dan kepolisian menangkap pengedar narkoba di Trans Sumatra dalam jumlah yang besar," terang Togar.

Program AD ini, tambahnya, membutuhkan waktu yang panjang. Sebagai ilustrasi, katanya, Thailand membutuhkan waktu 30 tahun untuk mengetahui program ini berhasil. Selain itu, ada banyak faktor untuk menunjang keberasilan suatu program. Tidak hanya dilihat dari faktor lapangan seperti kultur masyarakat, luas wilayah dan lain-lain, tapi juga faktor di level kebijakan dan politik, birokrasi pemerintahan, pengawasan, pengamanan dan anggaran.

Sementara itu, Komisaris Jendral Polisi (purn) Drs. Ahwil Luthan, SH, MBA, MM dalam pemaparannya mengatakan pelaksanaan program harus memikirkan prinsip-prinsip alternatif development. Tindakan penegakan hukum pada tanaman terlarang area budidaya harus focus pada perdagangan narkoba dan organisasi kriminal dan jaringan bersenjata mereka, yang sering menjadi dorongan di balik keputusan petani untuk menanam tanaman ilegal.

"Caranya, mengganggu operasi organisasi perdagangan narkoba memotong rantai pasokan dan tidak termasuk pembeli tanaman haram; hasil dari tanaman obat terlarang tidak lagi menjadi sumber pendapatan bagi petani dan, akibatnya, pemberantasan bisa lebih mudah diimplementasikan," kata Ahwil.

Menurutnya, program AD baik di pedesaan maupun di perkotaan adalah program jangka panjang yang harus dipersiapkan dengan perencanaan matang, termasuk dalam hal man, money, material, method yang cukup.

Kunci keberhasilan program AD ini, lanjutnya, adalah partisipasi aktif dari seluruh masyarakat yang terlibat. Peran motivatoor dalam rangka memotivasi masyarakat sangat diperlukan, sehingga masyarakat mengganggap bahwa proyek ini adalah milik mereka. "Keterlibatan semua stake holder mutlak diperlukan agar rencana ini dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan," tegas Ahwil.

Atas terselenggaranya acara webinar ini, Pemimpin Redaksi Indonews.id selaku Wakil Sekretaris Jendral Organisasi BERSAMA besutan Soeharto, Drs. Asri Hadi, MA mengatakan acara ini sangat bermanfaat bagi publik Indonesia, terutama bagi masyarakat Aceh, secara khusus lagi bagi penduduk di tiga kabupaten yakni Aceh Besar, Gayo Lues dan Bireuen.

"Semoga kegiatan mulia seperti ini terus diselenggarakan sebagai upaya mensosialisasikan kebijakan pemerintah yang baik bagi masyarakat terutama dalam hal pemberantasan narkoba yang kian hari kian membahayakan masyarakat Indonesia. Ditambah lagi dengan kehadiran para tokoh yang kepakarannya sudah tdak diragukan lagi," kata Asri.

Turut hadir sebagai pembicara dalam webinar ini di antaranya Komjen Pol (Purn) Drs. H.Ahwil Lutan, S.H,M.B.A, M.M. (Ketua Dewan Pakar GRANAT), Irjen Pol Drs. Anjan Pramuka Putra, S.H, M.H. (Depiti Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN), Brigjen Pol Drs. Krisno Halomoan Siregar, S.I.K (Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim MABES POLRI), Dr. Khairan, S.Pd, M.Si. (Sosiolog/ Pemerhati Program Alternative Development di Provisi Aceh)

Pemimpin Redaksi Indonews.id selaku Wakil Sekretaris Jendral Organisasi BERSAMA besutan Soeharto bersama Drs. Asri Hadi, MA, Komisaris Jendral Polisi (purn) Drs. Ahwil Luthan, SH, MBA, MM dan Ketua Umum DPP Granat Dr. H. KRH. Henry Yosodiningrat, S.H, MH (foto: ist)

Dr. Diah Ayu Permatasari, S.T, S.I.P, M.I.R. (Wakil Rektor UBHARA JAYA) sebagai host dan Hj. Erie Vitria Trisanty, B.A, M.A (Dewan Pakar GRANAT) sebagai moderator.*(Rikard Djegadut).

Artikel Terkait