Tentara Pembebasan Rakyat China (Foto:Ist)
Jakarta, INDONEWS.ID - Laporan tahunan Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) atau Pentagon membuat kongres negeri Paman Sam itu heboh.
Pasalnya, dalam laporan berjudul "Military and Security Developments Involving The People`s Republic of China" itu nama Indonesia ikut
disebut.
Sebagaimana dikutip dari website www.defense.gov, militer AS menyebut China menargetkan sejumlah negara di dunia, termasuk RI, sebagai tempat membangun pangkalan militer.
Bukan cuma RI, negara lain juga disasar seperti Myanmar, Thailand, Singapura, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, Uni Emirat Arab, Kenya, Seychelles, Tanzania, Angola, dan Tajikistan.
Tawaran juga diberikan ke Namibia, Vanuatu dan Kepulauan Solomon. Kamboja bahkan disebut sudah menandatangani perjanjian rahasia yang memungkinkan militernya dipakai China.
Tujuan China membangun pangkalan tersebut, menurut AS, guna memungkinkan militer negeri iru (PLA) memproyeksikan dan mempertahankan kekuatan militer pada jarak yang lebih jauh.
Sebelumnya, China memang memiliki pangkalan militer di Republik Djibouti di Afrika, yang dibangun di 2017.
Ini merupakan satu-satunya pangkalan China saat ini, yang diibaratkan negara itu sebagai misi pengawalan dan kemanusiaan.
"China kemungkinan besar sudah mempertimbangkan dan merencanakan fasilitas logistik militer tambahan untuk mendukung proyeksi angkatan laut, udara, dan darat," tulis laporan itu, dikutip Kamis (3/9/2020).
AS menyebut China menggunakan proyek Belt and Road Initiative (BRI/OBOR) sebagai perantara, dengan sejumlah negara, termasuk Indonesia, turut menjadi pesertanya.
Proyek ini merupakan program yang diinisiasi Presiden China Xi Jinping pada 2013 lalu yang bertujuan membangun infrastruktur darat, laut, dan udara secara besar-besaran untuk meningkatkan dan memperbaiki jalur perdagangan dan ekonomi antar negara di Asia dan sekitarnya.
Di mana BRI menyediakan dana pembiayaan yang besar bagi anggotanya, hingga US$150 miliar atau setara Rp 2.137,6 triliun per tahun.
Dana itu bisa dipinjam negara peserta program tersebut untuk membangun infrastruktur mereka.
"Saat ini, China menggunakan infrastruktur komersial untuk mendukung semua operasi militernya di luar negeri, termasuk kehadiran PLA di wilayah negara lain, termasuk pangkalannya di Djibouti," tulis laporan itu lagi.
"Beberapa proyek BRI China dapat menciptakan potensi keuntungan militer, seperti akses PLA ke pelabuhan asing yang dipilih untuk memposisikan sebelumnya dukungan logistik yang diperlukan untuk mempertahankan penyebaran angkatan laut di perairan sejauh Samudra Hindia, Laut Mediterania, dan Samudra Atlantik untuk melindungi minat yang berkembang."
Pentagon juga menyebut soal China yang tengah menggandakan stok hulu ledaknya untuk satu dekade mendatang. Saat ini China memiliki 200 hulu ledak.
Meskipun begitu, sebagaimana ditulis Reuters, pihak China tentu membantah hal tersebut. Juru Bicara Kementerian Luar negeri China Hua Chunying menyebut laporan itu sangat bias.
Perjanjian rahasia antara China dan Kamboja juga sudah sempat dibantah Phnom Penh dari 2019. "Ini adalah berita terburuk yang pernah dibuat melawan Kamboja," kata Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, kepada situs berita pro-pemerintah, Fresh News pada saat itu.*