Pengamat: Ahok Bongkar Borok Direksi Pertamina

Jakarta, INDONEWS.ID -- Publik tak perlu heran dengan apa yang dikatakan Ahok (Basuku Tjahaja Purnama) dalam yutube in ( 14/9/2020) yang beredar luas soal bobroknya direksi Pertamina dari mulai holding sampai sub holding maupun cucu dan cicit dari  perusahaan Pertamina.

Boleh dikatakan semua kebobrokan yang diungkap Ahok itu hanya masih sebagian saja yang  terungkap, nanti dalam proses waktu berjalan akan terungkap semuanya, itulah fakta yang tak terbantahkan.

“Suka atau tidak suka, semua media berlomba menulis testimoni Ahok terbaru ini, bahkan sempat menenggelamkan panasnya hubungan para Menteri Jokowi dengan Anis Baswedan soal PSBB ketat diberlakukan, termasuk terpaksa diberitakan oleh media patner Pertamina yang sudah kenyang karena iklan, sehingga tembok kokoh yang dibangun kuat selama ini antara forum humas BUMN dengan forum redaksi rubuh seketika. Itu bisa terjadi karena Ahok selain dia sebagai Komisaris Utama Pertamina, sekaligus dia adalah sosok yang  kontroversial, sehingga komentar pedas Ahok sangat ditunggu tunggu oleh para awak media,” ujar Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (16/9).

Yusri mengatakan, dari testimoni tersebut, Ahok berarti sedang mengirim pesan keras ke publik bahwa Erick Tohir telah berbohong, yaitu ketika mengatakan bahwa memilih direksi Pertamina pada RUPS 12 Juni 2020 adalah karena KPI (Key Performace Indicator) bagus, ternyata fakta yang diungkap Ahok malah sebaliknya.

“Meskipun semua kebobrokan itu sudah sering kami (CERI) ungkap ke semua media sejak tahun 2015 hingga 2020 (jejak digitalnya banyak),  namun banyak pihak juga yang tak percaya atau pura pura tak percaya. Tetapi bagi kami tak terlalu penting mau percaya atau tidak, biarlah waktu akan menjawab semuanya itu, dan sekarang  Ahok telah menjawabnya,” ujarnya.

Karena sejak awal April hingga Juni 2020 CERI berhipotesis bahwa kekehnya  Pertamina tidak menurunkan harga BBM sepeserpun ketika harga minyak dunia pada posisi terendah selama 43 tahun terakhir karena telah terjadi inefisiensi di proses bisnis Pertamina dari hulu ke hilir.

“Untuk itu kami sangat mengapresiasi tinggi dan mendukung penuh semua langkah Ahok ini, maju terus dan pantang mundur, libaaaas saja semuanya itu. Abaikan saja suara sontoloyo dari si Andre Rosiade anggota DPR RI Komisi VI yang meminta Ahok dicopot karena membuat gaduh di Pertamina, karena si Andre lebih cocok mengurus soal PSK di Padang daripada mengawasi BUMN, atau jangan-jangan dia berteriak karena takut gebrakan Ahok ini bisa mengurangi dana CSR di dapilnya,” ujarnya.

Namun Yusri sangat menyayangkan mengapa Ahok sebagai Komisaris Utama tidak mengambil tindakan tegas, yaitu mengambil langkah menonaktifkan direksi yang telah melanggar prinsip GCG dan merugikan Pertamina, padahal sesuai UU nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 31 UU BUMN nomor 19 tahun 2003 tentang tugas seorang komisaris BUMN yakni mengawasi dan menasehati direksi, serta  tugas dan wewenangnya komisaris lebih lengkap dan detail diatur pada Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN sangat bisa melakukan tindakan semua itu, atau paling tidak dia bisa membuat rekomendasi dari dewan komisaris ditujukan kepada Menteri BUMN untuk mengganti jajaran direksi dan komisaris di holding dan sub holding serta dicucu dan cucitnya yang telah terlanjur menempatkan orang yang tidak mempunyai kompetensi dan integritas serta tidak kredibel.

Atau bisa jadi, kata Yusri, rekomendasi tak bisa keluar, karena dewan komisaris tidak kompak, atau banyak yang tidak satu visi dan misi dengan Ahok, terpaksalah harus diungkap kepublik melalui yutube.

“Kalau dikampung saya, untuk direksi dan komisaris yang tidak punya kompentensi dan integritas itu diibaratkan ‘tidur seranjang mimpi berbeda’, karena mereka berbeda visi dan misinya dengan visi dan misinya perusahaan,” ujarnya.

Karena semua kebobrokan selama ini berhasil ditutup rapat dengan pencitraan yang dikemas seolah olah kinerja direksi hebat sekali, dan semua dikemas dibawah kendali Sekper dan humas atau istilah kerennya corporate secretary, yaitu dengan bekerja sama dengan media mainstream untuk bertindak sebagai influencer, yakni hanya memberitakan yang bagus bagus saja dan memblokir berita negatif soal penyimpangan yang terjadi, sehingga kesan di publik sangat bagus kinerja direksi Pertamina hasil make up media influencer, artinya media ikut andil menutup borok ini, tak lain semua itu hanya karena kepentingan dapat imbalan dalam bentuk iklan atau kegiatan seminar dll.

Sebagai bukti, dalam Bulan Agustus hingga September 2020 saja, CERI menemukan sedikitnya 4 rilis media yang berasal dari humas perusahaan yang judul berita dan kontennya terkesan sangat menyesatkan publik. Pertama dengan judul “Sukses Produk D100  Green Diesel Kado Pertamina HUT RI ke 75”. Kedua, “Pertamina Ekspor Solar Euro4 ke Malaysia Senilai USD 9,5 Miliar” dan berita ketiga “Harga Pertalite Diturunkan Jadi Setara Premium Rp 6450 Perliter”, serta berita keempat “Dorong Efisiensi, PGN Hemat Biaya Pipa Rokan Rp 2,1 Triliun”.

“Tentang ulasan apa konten yang menyesatkan publik yang dirilis berita di berbagai media utama akan kami rilis secara berseri dalam minggu ini, semua diulas berdasarkan kaidah keilmuan dan proses bisnis yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” pungkasnya. (Very)