Nasional

Tekan Penularan Covid-19, Satgas Minta Provinsi Kurangi Mobilitas Penduduk Antar Daerah

Oleh : Marsi Edon - Rabu, 16/09/2020 14:30 WIB

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito.(Foto:Istimewa)

Jakarta, INDONEWS.ID - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito meminta pemerintah provinsi menekan mobilitas penduduk antar daerah zona merah Covid-19. Permintaan tersebut bertujuan untuk mengurangi laju penularan virus di masyarakat.

Menurut Wiku Adisasmito, pengendalian mobilitas penduduk antar daerah merupakan kunci utama untuk mengurangi potensi penularan virus corona. Pemda provinsi sedapat mungki mampu melakukan pengendalian langsung melalui koordinasi dengan Pemda kabupaten/kota.

"Dan ini diharapkan pada provinsi-provinsi prioritas tersebut betul-betul bisa dilakukan pengendalian terbaik, dengan kerjasama seluruh aparat baik dari pemerintah daerah maupun dari Polri dan TNI, sehingga dapat ditangani dengan tuntas," kata Wiku dalam jumpa persi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (15/09/2020).

Pada kesempatan tersebut, Wiku juga menjelaskan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta saat ini. Melihat dalam 5 minggu terakhir, kondisi peta zinasinya berada di zona merah (merah) dan oranye (sedang).Saat ini ada pembatasan-pembatasan ketat yang dilakukan Pemda DKI Jakarta.

"Kita lihat kondisi seperti itu akhir dilakukan pembatasan lebih ketat agar kondisinya bisa terkendali lebih baik. Ini adalah proses yang harus dilakukan, perlu adanya gas dan rem, yaitu memastikan apabila kasusnya meningkat dan mulai tidak terkendali dan berjalan cukup lama, maka perlu pengetatan pada aktivitas tertentu yang berkontribusi pada peningkatan kasus tersebut," jelasnya.

Maka perlu dilakukan melalui proses pertama, pra kondisi, timing, prioritas, koordinasi pusat dan daerah dimana Satgas Penanganan Covid-19 terlibat sehingga dilakukan pengetatan yang lebih pada DKI Jakarta.

"Dan ini tidak tertutup juga untuk seluruh daerah di Indonesia apabila kondisinya yang zona merahnya berlangsung selama beberapa Minggu. Ini adalah alarm, maka harus dilakukan reaksi pengendalian yang lebih ketat," tegas Wiku.

Karena itu, Presiden Joko Widodo menugaskan Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo bekerjasama dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk terlibat dalam penanganan hingga ke tingkat daerah.

Ia mengingatkan masyarakat untuk menyadari bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir. Pemerintah pusat dan daerah termasuk masyarakatnya harus bekerjasama disiplin menjalankan protokol kesehatan agar tidak terjadi penularan yang tidak terkendali.

"Semakin banyak yang bisa menjalankan protokol kesehatan secara konsisten, maka itu adalah kunci kita menekan kasus yang ada," tutupnya.* (Marsi)

Loading...

Artikel Terkait