Eks Menteri era SBY Dahlan Iskan (Foto: ist)
Jakarta, INDONEWS.ID - Dahlan Iskan, eks Menteri BUMN era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), angkat suara soal sindiran Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kepada Perum Peruri. Menurut Dahlan, sindiran Ahok terkesan Peruri tengah memeras Pertamina.
"Kesannya, Pertamina dalam keadaan sulit karena semua pihak mengganggu. Saya tidak bisa langsung paham apa hubungannya Peruri minta uang ke Pertamina. Kok kesannya, dari nada suara BTP (Ahok), seperti Peruri memeras Pertamina," ujar Dahlan lewat blognya disway.id, dikutip Kamis (17/9).
Dalam sentilannya, Ahok memang mengungkapkan kekesalannya terhadap BUMN percetakan uang tersebut. Ia menyebut Peruri meminta Rp500 miliar untuk proses paperless di Pertamina.
Masalahnya, Dahlan menyebutkan paperless yang dimaksud bukan semata dokumen tanpa kertas atau transaksi tanpa kertas. Peruri memiliki anak usaha yang memegang izin digital security. Siapa pun yang akan mengamankan digital code-nya harus berhubungan dengan Peruri.
Misalnya, di zaman covid-19 ini, banyak orang harus bekerja dari rumah. Namun, perusahaan harus tetap berjalan. Tapi, ia mempertanyakan bagaimana perusahaan berjalan kalau tidak ada yang tanda tangan. "Sekelas Pertamina, pasti diperlukan ratusan tanda tangan sehari," katanya.
Maka, sambung dia, semua tanda tangan bisa diganti dengan tanda tangan digital, yang tetap dianggap sah. Itu artinya, harus ada lembaga yang melegalisasinya atau dikenal sebagai otentifikasi.
Peruri memiliki software otentifikasi itu. Sekaligus punya izin sebagai lembaga yang memegang digital security. Dalam otentifikasi itu, Peruri juga memberikan password kepada setiap pejabat terkait dengan tanda tangan digital tersebut, yang bisa diklik dari ponsel.
"Tentu, hak Peruri menawarkan berapa miliar pun. Pinter-pinternya Peruri berbisnis. Yang penting tidak memaksa dan tidak ada hak bagi Peruri untuk memaksa Pertamina. Semuanya terserah Pertamina, mau menerima tawaran atau menawar, atau bahkan menolak," tegas Dahlan.
Artinya, lanjut Dahlan, transaksi antara Pertamina dan Peruri sebagai bisnis biasa. Hanya saja, karena Peruri adalah satu-satunya pemilik izin digital security, mungkin Peruri menaruh harga yang tinggi.
"Tentu, Pertamina bisa menawar atau menolak penawaran itu. Biasa saja. Bisnis biasa. Maka, ada jalan lain yang lebih tidak heboh: BTP membisiki Presiden Jokowi atau Menteri Kominfo, agar mengatur ulang perizinan digital security," imbuh dia.
Toh, ia menambahkan izin Peruri dikeluarkan oleh Menteri Kominfo. Artinya, menjadi wewenang pemerintah untuk mengatur bisnis digital security.
Atau, ia menyarankan Pertamina mencari cara yang lebih murah, bahkan gratis. Seperti, tanda tangan digital di ponsel atau DocuSign dan SignEasy.
"Tapi baik juga heboh-heboh. Banyak juga yang senang heboh," tulisnya dengan nada satir.*