Nasional

Mendagri Minta Daerah Antisipasi Penularan Covid-19 saat Libur Panjang Akhir Oktober

Oleh : Mancik - Senin, 19/10/2020 18:01 WIB

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.(Foto:Istimewa)

Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah dan jajaran Forkopimdanya masing-masing untuk mengantisipasi potensi penularan Covid-19 di hari libur panjang akhir Oktober. Antisipasi dilakukan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Libur panjang minggu terakhir bulan Oktober merupakan cuti bersama. Selain itu, bertepatan dengan hari raya memperingati hari besar Maulid Muhammad SAW.

"Ada 3 hari cuti, baik cuti peringatan maupun cuti bersama, kalau kita lihat sesuai dengan ketentuan yang ada itu hari Rabu, Kamis, dan Jumat pada tanggal 28, 29 dan 30 Oktober. Nah ini artinya bisa terdapat hari- hari kejepit, mulai Senin Selasa itu bisa hari kejepit. Kemudian hari Jumat karena libur juga bisa berlanjut ke hari Sabtu dan Minggu. Nah ini mengindikasikan akan kemungkinan akan terjadi libur panjang, " kata Mendagri Tito dalam konferensi pers usai menghadiri rapat terbatas," Antisipasi Penyebaran Covid-19 Saat Libur Panjang" yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/10).

Mendagri menambahkan, biasanya sebelum pandemi Covid-19, setiap ada hari libur panjang masyarakat banyak yang melakukan perjalanan. Bisa pulang kampung, kumpul bersama keluarga, atau pergi ke tempat liburan untuk berekreasi dan lain-lain.

"Oleh karena itu ini yang perlu kita waspadai bersama agar liburan ini tidak menjadi media penularan, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan bersama,"ujarnya.

Hal pertama yang perlu dilakukan, lanjut Mendagri, untuk yang daerahnya berstatus zona merah, diimbau kalau memang bisa tidak pulang atau tidak berlibur.Lebih baik mengisi waktu di tempat masing-masing. Bisa lakukan kegiatan beres-beres rumah atau tempat tinggal.

"Sehingga yakin bahwa dalam keadaan negatif, jangan sampai menjadi penular bagi saudara-saudara kita, orang tua kita dan lain-lain yang ada di daerah. Dan saya kira untuk pengaturan lalu lintasnya nanti akan diatur oleh Polri, Perhubungan dan lain-lain, " kata Mendagri.

Ketiga yang paling penting juga, kata Mendagri, hendaknya setiap daerah menjaga betul mekanisme pertahanan daerah masing-masing yang selama ini sudah berjalan seperti pada waktu liburan lebaran yang lalu.

Misalnya kampung sehat dan kelurahan sehat, dimana warga- warga yang datang dari luar diyakinkan sudah melaksanakan tes. Sehingga ketika berinteraksi dengan warganya di daerah itu mereka tidak menjadi penular.

"Upayakan seperti itu karena ini keluarga bisa dihimbau sebetulnya yang mau pulang itu siapa-siapa di tiap-tiap daerah, tiap-tiap kampung, tiap-tiap desa, tiap kelurahan. Kampung tangguh, desa tangguh, kelurahan tangguh yang ada ini diaktifkan betul dengan melibatkan stakeholder yang ada di daerah itu, Nah ini peran dari bapak gubernur, bupati/walikota, camat, kepala desa, lurah menjadi sangat penting," katanya.

Prinsipnya, hindari terjadinya kerumunan. Protokol kesehatan mesti diterapkan secara disiplin seperti pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Dan kerawanan mungkin akan terjadi di tempat-tempat wisata. Oleh karena itu, tempat-tempat wisata ini harus dijaga dan di pantau agar tidak terjadi kerumunan masif.

"Nah untuk itu tempat wisata tersebut harus dikelola sedemikian rupa diberikan pengumuman disampaikan kepada warga agar tempat itu tidak melebihi kapasitas misalnya 50% atau 30%, dilakukan secara bergelombang dan lain-lain. Ini peran penting Forkopimda, " tutur Mendagri.

Oleh karena itu, kata Mendagri, kegiatan-kegiatan tradisi-tradisi yang dulu dilakukan sebelum Covid berlangsung biasanya ramai dan lain-lain, mesti dibatasi. Ia pun minta kepala daerah dan jajaran Forkopimda untuk membangun hubungan yang baik dengan mereka yang ingin menyelenggarakan kegiatan tradisi.

"Supaya lebih baik lebih baik untuk sementara pada saat pandemi ini tidak dilaksanakan karena akan menjadi kerumunan dan itu bisa menimbulkan kerawanan bukan hanya untuk daerah bapak-bapak dan ibu-ibu kepala daerah tapi daerah-daerah lain" tutupnya.*

 

Artikel Terkait