Petugas KPPS Tanjabbar (Foto: Ist)
Tanjabbar, INDONEWS.ID - Sebanyak 142 orang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi dinyatakan Reaktif Covid-19.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjabbar, Provinsi Jambi, Andi pada Selasa (24/11/20)
Ia menyebutkan bahwa hal Ini diketahui dari hasil rapid tes yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjabbar berdasarkan koordinasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanjabbar.
"Iya sudah dilakukan rapid tes dan hasilnya ada 142 orang yang reaktif Covid-19," ungkapnya.
Andi mengatakan, terhadap 142 orang yang dinyatakan reaktif tersebut diminta untuk melakukan isolasi mandiri. Sementara itu, sebagai tindak lanjut status reaktif tersebut, pihak Dinkes Tanjabbar melakukan Test Swab.
"Sedang kita swab dari kemarin, direncanakan sampai besok. Mudah-mudahan bisa selesai pengambilan swabnya. Kita berharap hasilnya juga negatif sehingga tidak ada penambahan," katanya.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mengakui belum mendapatkan data terkait dengan jumlah peserta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS) di Kabupaten Tanjabbar.
Hal ini diungkapkan oleh Komisioner KPU Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Tanjabbar, M. Ilyas. Ia menyebutkan bahwa pihaknya belum menerima data terkait hal tersebut.
"Sampai hari ini, data riil belum kami terima dari dinkes, jadi kami juga masih menunggu hasilnya," ungkapnya.
Ilyas saat ditanya terkait dengan nantinya jika 142 peserta KPPS yang saat ini ditindaklanjuti dengan swab dan hasilnya positif. Pihak KPU Tanjabbar tetap meminta kepada peserta yang reaktif untuk tetap isolasi mandiri.
"Ya kita tetap minta mereka (peserta) untuk isolasi mandiri," ujarnya.
Sementara jika bicara soal aturan katanya, jika memang setelah mengikuti protokol kesehatan dan hasil swab dinyatakan positif. Pihak KPU Tanjabbar akan melakukan penggantian. Namun, Ilyas tidak menerangkan secara rinci prosedur pergantian.
"Kita akan koordinasi dengan lembaga pendidikan untuk mendapatkan penggantianya bisa menanggapi," pungkasnya.(hry)