Lembaga Pengelola investasi. (Foto: Ilustrasi/detikcom)
Jakarta, INDONEWS.ID – Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi yang baru diteken per 14 Desember 2020 lalu. Dengan begitu, Indonesia siap punya lembaga khusus buat tampung dana asing secara mandiri.
Lembaga itu disebut Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF).
Baca juga : Demoralisasi Peradaban Bangsa
"Lembaga Pengelola Investasi akan mengelola dana investasi dari luar negeri dan dalam negeri sebagai sumber pembiayaan alternatif dan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana jangka pendek," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis, Kamis (17/12/2020).
LPI ini nantinya berfungsi mengelola investasi, dan bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang untuk mendukung pembangunan secara berkelanjutan.
Pemerintah juga telah memberi nama untuk lembaga ini. Terungkap bahwa lembaga ini telah diberi nama Indonesia Investment Authority.
Lembaga yang sepenuhnya dimiliki pemerintah Indonesia itu juga telah memperoleh dukungan modal awal sebesar Rp 15 triliun atau setara US$ 1 miliar.
"Pemerintah akan memberikan dukungan berupa penyertaan modal awal dari APBN Tahun 2020 sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Airlangga seperti dikutip Detikcom.
Pemenuhan modal LPI secara bertahap akan dilakukan hingga mencapai Rp 75 triliun atau setara dengan US$ 5 miliar di tahun 2021.
Rencana Ambisius Pemerintah
James Guild, pakar perdagangan, keuangan, dan pembangunan ekonomi di Asia Tenggara yang diterbitkan thediplomat.com menyebutkan pembentukan Sovereign Wealth Fund atau lembaga pengelola investasi itu sebagai rencana ambisius Indonesia. Pasalnya, lembaga itu telah menimbulkan banyak pertanyaan daripada jawaban.
“Ini mungkin sedikit catatan dari kontroversi dan protes terhadap RUU Omnibus Law pada Oktober 2020 lalu, yang sudah disahkan itu,” ujarnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dikutip mengatakan bahwa investor “akan memiliki fleksibilitas untuk berinvestasi di banyak portofolio” termasuk sektor listrik, jalan tol, dan kesehatan. Dana khusus industri ini kemudian akan dikelompokkan dalam beberapa jenis perusahaan induk milik negara yang lebih besar.
James mengatakan, merefleksikan proposal bulan lalu, Vincent Lingga, wartawan senior The Jakarta Post mengatakan: “Pertanyaan miliaran dolar adalah apakah pasar internasional dapat memiliki kepercayaan pada lembaga pengelola investasi tersebut yang diluncurkan oleh pemerintah di tengah korupsi yang relatif tinggi, defisit fiskal dan defisit minyak, rasio pajak kurang dari 11 persen dan beban hutang dalam dan luar negeri yang berat”.
Tidak jelas berapa banyak waktu yang sebenarnya dihabiskan pemerintah untuk menjawab pertanyaan itu.
Desain yang diusulkan dari dana ini sangat berbeda dari yang diharapkan. Biasanya, lembaga pengelola investasi terdapat di negara-negara yang mengalami surplus besar, seperti negara kaya minyak misalnya Norwegia. Begitu banyak modal mengalir ke negara-negara ini, sehingga alih-alih membiarkannya diam, mereka mengelompokkannya di bawah “kendaraan” investasi milik negara dan digerakkan untuk mendapatkan hasil.
Di Asia Tenggara, kata James, Temasek Holdings Singapura adalah raksasa industri, yang didanai oleh cadangan devisa negara yang besar. Dengan lebih dari 300 miliar dolar Singapura dalam pengelolaan aset, Temasek memiliki investasi di seluruh wilayah. Misalnya, melalui Singtel ia memiliki 35 persen saham tidak langsung di perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, Telkomsel. Temasek juga memegang saham mayoritas di sejumlah besar aset domestik, seperti Singapore Airlines, CapitaLand, dan MediaCorp. Ini bukan hanya raksasa perusahaan di dalam negeri, tetapi menyebarkan surplus Singapura ke luar negeri untuk menciptakan nilai tambah bagi negara. Ini jelas model yang ingin ditiru Indonesia.
Menurut James, masalah utama adalah Indonesia tidak memiliki surplus yang dapat diinvestasikan. Memang, akhir-akhir ini negara ini menjadi net debitur, dan seperti yang dirancang, dana ini hanya akan membuat Indonesia berhutang lebih banyak lagi kepada dunia lain (tentunya ini bukan sebuah hal yang buruk).
Proposal ini bukan merupakan lembaga pengelola investasi dalam pengertian tradisional, tapi lebih merupakan dana permintaan di mana negara Indonesia meminta investor untuk membiarkannya mengelola uang mereka.
Tetapi mengapa investor tidak lebih baik dilayani hanya dengan membeli obligasi atau saham di BUMN perorangan, seperti perusahaan jalan tol milik negara Jasa Marga? Manfaat apa yang bisa didapat dari menciptakan gurita finansial, yang sudah membingungkan orang? Saya dapat memikirkan dua alasan.
Salah satunya, kata James, adalah pemerintah dan badan usaha milik negara semakin mengkhawatirkan tingkat utang yang ada. Selama masa jabatan pertama Jokowi, banyak uang yang dikumpulkan di pasar modal oleh BUMN dan dana khusus lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
Hal ini tentunya memerlukan pengambilan hutang yang cukup banyak, dan pembuatan sarana keuangan baru ini mungkin merupakan upaya untuk mengumpulkan lebih banyak dana tanpa membebani neraca yang ada lebih lanjut.
Penjelasan lainnya berasal dari artikel akademis Jeffrey M. Chwieroth. Dia berpendapat bahwa penyebaran global dana dari lembaga pengelola investasi itu "menyerupai penyebaran fashion atau mode".
“Satu negara melihat kekuatan politik dan ekonomi dari lembaga pengelola investasi negara lain, dan mereka ingin menirunya. Saya menduga motivasi Indonesia kemungkinan berasal dari campuran keduanya,” ujarnya.
Menurut laporan, Korporasi Keuangan Pembangunan Internasional A.S. telah berjanji untuk menginvestasikan $ 2 miliar dalam dana tersebut. Dipimpin oleh Adam Boehler, mantan teman sekamar Jared Kushner, IDFC menandatangani letter of intent untuk berinvestasi dalam dana yang tidak diketahui siapa pun tentang merek yang bagus untuk pemerintahan Donald Trump.
Namun perlu diingat bahwa meskipun letter of intent dan pengumuman yang heboh sering menjadi berita utama di Indonesia, namun jarang ada hubungannya dengan apakah sesuatu itu benar-benar akan terjadi.
Untuk itu kita perlu melihat secara detail: bagaimana lembaga ini akan disusun, dibiayai dan diimplementasikan? Mengapa mereka menawarkan alternatif yang lebih baik daripada pasar modal yang ada atau langsung berinvestasi di BUMN?
“Sampai ada jawaban yang memuaskan untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut, sovereign wealth fund ini, seperti halnya ibu kota baru yang diperdebatkan di Indonesia, mungkin tetap lebih aspiratif daripada dapat ditindaklanjuti,” ujar James. (*)
