LIPI: Secara Substansial Indonesia Sudah Berada pada Kondisi Post Demokrasi

Jakarta, INDONEWS.ID -- Kondisi demokrasi di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Pasalnya, demokrasi kita cenderung dikuasai kelompok elit tertentu. Ada orang kuat di dalam partai yang kemudian menjelma menjadi orang kuat di dalam percaturan politik Indonesia.

Demikian dikatakan Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor dalam diskusi virtual LP3ES ke-12, pada Selasa (26/1).

Firman mengatakan, secara substansial Indonesia saat ini bukan lagi murni menjadi negara demokrasi. Bahkan, beberapa pengamat dan pakar demokrasi sempat menyebut Indonesia telah berada pada kondisi post demokrasi.

"Hal ini ditandai misalnya dengan situasi di mana elit itu demikian menentukan, dan bagaimana kemudian sebetulnya partai politik ini justru menyuarakan kepentingan elit bukan kepentingan rakyat banyak," ujarnya seperti dikutip Gatra.com.

Selain itu, Firman juga menyebut, tendensi oligarki saat ini semakin menguat. Hal ini disebabkan lantaran pengelolaan partai politik yang masih lemah secara finansial. Sehingga, kelompok-kelompok elit ini bisa memanfaatkan partai sebagai wakil bagi kepentingan mereka.

"Atau sebetulnya sekarang betul-betul sudah dikuasai oleh para oligarch untuk kepentingan mereka? Jadi para pebisnis yang dulu sifatnya hanya sebagai supplier dari sisi keuangan, saat ini mereka take over untuk bermain dan menentukan banyak kebijakan demi kepentingan-kepentingan bisnisnya," jelas Firman.

Ia menggambarkan, pada September 2019 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilemahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK. Padahal saat itu, marak terjadi aksi-aksi demonstrasi yang menolak disahkannya UU ini.

"Setahun kemudian 2020 terjadi demonstrasi yang hampir sama, kali ini terkait dengan Omnibus Law yang bagi para pengkritiknya itu sangat kental nuansa oligarki," ungkapnya.

Selain itu, demokrasi Indonesia saat ini juga penuh dengan nuansa politik dinasti, korupsi, hingga fitnah, hoaks, dan fanatisme atas dasar suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Akhirnya, kehidupan politik Indonesia justru tetap membuat situasi yang kurang menguntungkan bagi rakyat banyak.

"Sehingga makna partai politik menjadi sangat kabur dan penuh dengan kritik dan juga bahkan sinis. Ini lagi-lagi menyebabkan situasi demokrasi kita pun menjadi tidak kunjung ke dewasa dan tidak memberikan manfaat," pungkasnya. (Very)