Mantan Sekjen GMNI Kecam Pernyataan Anggota Komisi V DPR RI yang Remehkan Pariwisata NTT

Jakarta, INDONEWS.ID -- Viktus Murin, mantan Sekjen Presidium Pusat GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) periode 1999-2002 mengecam pernyataan A Bakri HM, Anggota Komisi V DPR RI yang terkesan meremehkan potensi pariwisata di Nusa Tenggara Timur. 

Seperti viral di media sosial, dalam suatu persidangan Komisi V DPR RI baru-baru ini, Bakri berbicara dengan nada meremehkan bahwa pariwisata di NTT tidak ada yang istimewa kecuali hanya Komodo.

Viktus yang juga mantan Sekretaris GMNI Cabang Kupang mengatakan, sebagai warga negara Indonesia kelahiran Nusa Tenggara Timur, dirinya mengaku rasa keindonesiaannya sangat terganggu mendengar pernyataan Bakri dalam rapat resmi dalam ruang sidang terhormat DPR RI Senayan.

“Rasa keindonesiaan saya sungguh terganggu akibat pernyataan Pak Bakri, Anggota Komisi V DPR RI. Pernyataan itu tidak patut sebab terkesan sangat meremehkan potensi pariwisata nasional yang ada di NTT. Wawasan kebangsaan yang bersangkutan patut untuk dipertanyakan! Apakah NTT bukan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga pariwisatanya pun tidak perlu mendapatkan perhatian khusus dari negara?” ucap Viktus yang juga mantan wartawan harian Pos Kupang pada era perdana awal 1990-an silam.

Dihubungi melalui ponselnya pada Senin (1/2/2021), Viktus yang juga Tenaga Ahli Ketua MPR RI Bambang Soesatyo ini, dalam konteks hirarkis kelembagaan negara sekaligus tata krama bernegara,  seorang Anggota DPR RI adalah wakil dari seluruh rakyat Indonesia. Anggota DPR RI bukan hanya mewakili suara pemilih sebatas teknis wilayah daerah pemilihan atau Dapil, melainkan dalam perspektif simbolik kenegaraan merupakan wakil dari seluruh rakyat Indonesia.

“Setiap keputusan yang dihasilkan oleh persidangan resmi di DPR RI merupakan representasi dari keputusan lembaga negara, aspirasi Dapil praktis telah melebur dan menyatu dalam keputusan lembaga. Dalam setiap keputusan lembaga DPR RI, tidak akan ada lagi keputusan yang secara tersurat memilah-milah rakyat Indonesia berdasarkan Dapil,” tegas Viktus yang juga mantan Wakil Sekjen DPP Partai Golkar periode 2017-2019.

Tokoh Kristiani Tahun 2018 pilihan Majalah Kristiani NARWASTU ini mengingatkan kepada Bakri, agar lebih berhati-hati dan bijaksana apabila hendak mengungkapkan pernyataan resmi di forum resmi persidangan DPR RI.

“Baiklah semua pihak, khususnya para pejabat publik mengambil hikmah dari peristiwa tidak mengenakkan semacam ini. Jangan sampai pejabat publik mengeluarkan pernyataan yang tidak bijaksana yang dapat memicu sentimen etnosentrisme. Ini sangat berbahaya bagi soliditas ikatan keindonesiaan dan rasa kebangsaan kita semua,” tegas Viktus, yang saat ini telah berdomilisi di kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara.

Kendati Bakri telah membuat pernyataan maaf di media online, namun Viktus menganggap hal itu belum cukup sebab pernyataan maaf itu masih bersifat tanggapan atas pertanyaan awak media. Viktus menyarankan agar untuk meredakan polemik yang tidak perlu, dan meredam ketersinggungan warga NTT yang juga telah ramai terekspresikan di media sosial, baiklah Pak Bakri membuat konferensi pers khusus untuk menyampaikan permohonan maafnya.

“Pernyataan maaf khusus yang disampaikan secara terbuka di hadapan media massa, tak hanya penting untuk meredam sentimen psikososial warga NTT, tetapi lebih penting lagi untuk soliditas rasa kebangsaan kita sebagai saudara-saudari sebangsa dan setanah air Indonesia. Satu lagi hal yang perlu saya sampaikan kepada Pak Bakri, warga NTT itu karakter dasarnya adalah manusia pemaaf. Kalau Pak Bakri mau meralat ucapannya dan meminta maaf secara terbuka, maka warga NTT akan sangat mengasihi Pak Bakri sebagai saudara dalam kemanusiaan,” ujar Viktus, putra NTT kelahiran Pulau Lembata, yang juga penulis buku “Menabur Asa di Tanah Asal”,  buku berjenre bunga rampai bermaterikan aneka topik tulisan mengenai tanah kelahirannya NTT. (*)