Nasional

Jubir Kemenkes Klaim Tidak Ada Efek Samping Serius Dari Vaksin Covid-19

Oleh : Ronald - Selasa, 02/02/2021 16:59 WIB

Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr Nadia. (Foto : ist)

Jakarta, INDONEWS.ID - Sejak vaksinasi perdana pada Presiden Joko Widodo pada 13 Januari 2021, vaksinasi tahap pertama ditargetkan untuk tenaga kesehatan. Hari ini, sudah berjalan dua pekan, lebih dari 500 ribu nakes sudah divaksinasi COVID-19.

Juru Bicara dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, para nakes tersebut merupakan prioritas utama pemerintah di tahap awal program vaksinasi Covid-19. Vaksinasi tersebut diberikan secara gratis.

Nadia mengatakan bahwa angka tersebut menunjukkan antusiasme yang luar biasa dari makes untuk mendukung program vaksinasi.

"Selain itu juga menunjukkan optimisme mereka terhadap keamanan dan manfaat vaksin dalam memberikan perlindungan dari Covid-19," ujarnya selepas menyaksikan kedatangan 10 juta dosis bahan baku vaksin Covid-19 di Bandara Internasional Seokarno-Hatta, Tangerang, Selasa (2/2/2021).

Melihat jumlah nakes yang telah mendapatkan dosis vaksin tersebut, tambahnya, pemerintah optimistis bahwa target awal untuk 1.5 juta tenaga kesehatan mendapatkan vaksin Covid-19 dapat segera terwujud. Indonesia sendiri memiliki puluhan tahun pengalaman untuk menggelar vaksinasi serupa.

Dia menegaskan, vaksinasi untuk menimbulkan dan memperkuat respons imun terhadap virus corona ini merupakan hal yang sangat penting dan memiliki manfaat yang jauh lebih besar dibanding risikonya. 

"Beberapa kendala teknis yang sempat muncul di awal-awal, tidak menyurutkan optimisme mereka terhadap keamanan dan manfaat vaksin dalam memberikan perlindungan terhadap COVID-19," ucapnya. 

Berdasarkan laporan dari Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pascaimunisasi (KIPI), hingga saat ini semua reaksi yang dilaporkan setelah suntikan vaksin tersebut bersifat ringan dan tidak menimbulkan efek samping yang serius.

"Selain vaksinasi, protokol kesehatan 3M yakni mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker serta menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas tetap harus dilaksanakan secara ketat," tandas Nadia. (rnl)

Artikel Terkait