Larangan Masuk WNI ke Berbagai Negara, Anton Suratto: Diplomasi RI Perlu Evaluasi

Jakarta, INDONEWS.ID - Penanganan pandemi Covid-19 yang belum maksimal di Indonesia, membuat sejumlah melarang warga negaranya melakukan kunjungan ke Indonesia.

Beberapa negara seperti Hong Kong, Arab Saudi, dan Taiwan menjadi contoh negara yang memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara tujuan yang berbahaya bagi warga mereka.

Bahkan, Uni Eropa turut merilis daftar negara zona merah Covid-19 yang mencakup Indonesia.

Menurut Pimpinan Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Anton Sukartono Suratto, pertimbangan negara internasional tersebut di atas berimplikasi pada banyaknya urusan eksternal negara Indonesia yang terganggu.

Jama`ah umroh dan haji asal Indonesia sulit masuk ke Saudi. Buruh migran Indonesia juga sulit masuk ke negara-negara yang sebetulnya memerlukan jasa mereka.

Peluang bisnis dan beragam bentuk investasi turut terganggu dengan masuknya Indonesia ke daftar negara yang buruk penanganan pandeminya.

Tentu, kebijakan negara-negara tersebut merupakan hak mereka sebagai negara yang berdaulat. Tidak ada satu pun entitas di dunia ini yang bisa mengintervensi kebijakan tersebut.

Anton menegaskan, kunci utama memperbaiki citra Indonesia di mata internasional tentu saja perbaikan kebijakan pengelolaan pandemi secara domestik.

Anton mengingatkan, Kementerian Luar Negeri tidak bisa berpangku tangan melihat Indonesia menjadi bulan-bulanan daftar merah dunia internasional.

Menurut Anton, Kementerian Luar Negeri perlu melakukan beberapa langkah penguatan diplomasi menyikapi masalah negara-negara yang melarang masuknya warga Indonesia ke negara mereka.

"Yang bisa dilakukan Kemlu adalah memperkuat otot diplomasi," tegas Anton.

Anton menjelaskan, seluruh sumber daya diplomatik yang dimiliki Indonesia yang sudah ditugaskan di berbagai penjuru dunia harus memiliki visi perbaikan citra Indonesia di tengah permasalahan pandemi.

Selain itu, perwakilan Indonesia di berbagai forum internasional juga harus memperbaiki strategi komunikasinya agar kepentingan Indonesia bisa disuarakan di platform global tersebut.

"Dengan begitu, diharapkan kepentingan Indonesia bisa diraih melalui jalur eksternal sehingga upaya penanganan pandemi di dalam negeri bisa dibantu," tutup Anton.