Simak Alasan Erick Thohir Gabungkan BRI, PNM dan Pegadaian

Jakarta, INDONEWS.ID - Pemerintah akhirnya meresmikan pembentukan Holding BUMN Ultra Mikro (UMi) yang melibatkan tiga perusahaan pelat merah yakni PT Bank BRI (Persero) Tbk, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM dan PT Pegadaian (Pesero).

Adapun PT Bank BRI (Persero) Tbk menjadi induk holding yang menyasar para pelaku usaha ultra mikro di seluruh Indonesia ini.

Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan bahwa Holding BUMN Ultra Mikro (UMi) ini menjadi indikator kepercayaan investor dan pasar global terhadap kinerja BUMN di tengah pandemi Covid-19.

Bahkan, PT Bank BRI (Persero) Tbk, selaku induk holding melakukan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan mencatatkan nilai sebesar Rp95,9 triliun diklaim menjadi terbesar ketujuh di dunia.

"Kita memberanikan diri menggabungkan yang namanya Holding Ulta Mikro, kita gabungkan BRI, PNM dan Pegadaian yang menjadi sebuah grup besar yang fokusnya tidak lain adalah ultra mikro dan UMKM. Alhamdulilah, kita juga bisa buktikan dengan penggabungan ini market yang namanya kapitalis pun mendukung," ujar Erick, Jumat (1/10/21).

Kepercayaan investor dan pasar global terhadap aksi korporasi emiten pun didukung oleh nilai pasar dalam negeri dan nilai jual perseroan negara. Karena itu, Erick meminta agar potensi tersebut terus dijaga dan dirawat.

Selain karena kepercayaan investor dipandang mahal, pasar dalam negeri yang baik pun mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19.

"Kemarin ketika saya berbicara di BEI Jakarta, ayo kita sebagai pejabat publik, kita yang cinta negara kita, jaga market kita, karena ini yang sangat mahal, karena kita tidak anti asing, tetapi kita harus pastikan market kita untuk pertumbuhan ekonomi kita, bukan ekonomi negara lain," katanya.

Tercatat, penerbitan 28,2 miliar saham baru BRI dalam rangka pembentukan Holding Ultra Mikro telah terserap seluruhnya, bahkan mengalami oversubscribed. Total nilai right issue BRI mencapai Rp95,9 triliun.

Nilai itu terdiri dari Rp54,7 triliun dalam bentuk partisipasi non tunai pemerintah dan Rp41,2 triliun dalam bentuk cash proceed dari pemegang saham publik, di mana, Rp27,9 triliun diantaranya berasal dari pemegang saham asing.*