BPIP: Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Persempit Ruang Gerak Terorisme

Jakarta, INDONEWS.ID -- Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo menegaskan mata ajar pendidikan Ideologi Pancasila diyakini akan persempit ruang gerak aksi terorisme.

Karena itu, perlu ada upaya dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, tokoh pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas dan lainnya untuk membentengi ancaman ideologi negara kita, Pancasila.

Menurut budayawan itu salah satunya adalah mempererat ideologi Pancasila dengan menerapkan kembali mata ajar Pancasila dari mulai dari Pendidilan Anak Usia Dini (PAUD), Pondok Pesantren sampai dengan Perguruan Tinggi.

"Pancasila dijadikan ideologi bagi semua masyarakat dan semua organisasi di Indonesia, di luar itu berarti mereka tidak berhak ke Indonesia," ucap Benny, yang juga rohaniwan Katolik itu, saat menjadi narasumber di Rumah Kebudayaan Nusantara Selasa, (12/10/2021).

Dirinya juga menyebut terorisme merupakan pembajak agama, sehingga semua agama tidak membenarkan dengan aksi terorisme yang ingin mengoyak ideologi Pancasila.

Karena itu, ia mendorong seluruh masyarakat untuk tidak memberikan ruang kosong dan taksir berbeda, karena hal itu akan memberikan peluang eksistensi.

"Masyarakat juga harus lebih kritis dan selektif sehingga tidak diberikan peluang di ruang publik," jelasnya.

"Terorisme isu global, isu kemanusiaan dan isu musuh agama dan semua negara itu sadar betul terorisme bisa menghancurkan peradaban dunia saat ini," lanjutnya.

Menurutnya terorisme terjadi karena kepentingan politik pragmatis sesaat dan kerap kali karena orang membiarkan seolah-olah terorisme hanya bikinan. Padahal sebenarnya terorisme suatu cara yang membangun budaya kematian dan itu yang dipercaya.

"Terorisme itu terjadi karena mengambil ayat sepotong-sepotong sehingga terorisme itu terjadi karena populasi ajaran agama untuk membenarkan cara-cara mereka yang menggunakan kekerasan penggulingan suatu negara dengan alasan hanya untuk misi kekuasaan dan selalu dikaitkan dengan politik untuk menjatuhkan sebuah tatanan kehidupan," paparnya.

Karena itu, ia berharap 15 buku teks yang berisi tentang Ideologi Pancasila segera mendapatkan restu Presiden dan diaplikasikan di dunia pendidikan. ***