Janji Presiden. (Foto: Ilustrasi Kompas.com)
Jakarta, INDONEWS.ID ---Survei opini publik yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting menemukan bahwa hanya ada 10 persen rakyat Indonesia yang menyetujui gagasan bahwa presiden harus bekerja berdasarkan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN).
Survei opini publik ini digelar pada 15 - 21 September 2021 melalui tatap muka atau wawancara langsung. Sampel sebanyak 1220 responden dipilih secara acak (multistage random sampling) dari seluruh populasi Indonesia yang berumur minimal 17 tahun atau sudah menikah. Response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 981 atau 80 persen. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ± 3,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen (asumsi simple random sampling).
Hasil survei yang dipresentasikan Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas, Ph.D, tersebut menemukan mayoritas warga, 81 persen, menginginkan presiden bekerja sesuai dengan janji-janjinya kepada rakyat pada masa kampanye pemilihan presiden dan harus bertanggung jawab pada rakyat karena presiden dipilih oleh rakyat.
Dukungan pada pandangan bahwa presiden harus bekerja sesuai dengan janjinya pada rakyat, bukan berdasarkan pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau PPHN, ini menguat dalam lima bulan terakhir.
“Jumlah warga yang ingin Presiden bekerja sesuai janji kepada rakyat, bukan menurut GBHN/PPHN, naik dari 75 persen pada survei Mei 2021 menjadi 81 persen pada survei September 2021,” kata Abbas dalam rilis bertajuk ‘Sikap Publik Nasional terhadap Amandemen UUD 1945’ yang dirilis secara online pada 15 Oktober 2021 di Jakarta.
Abbas menjelaskan bahwa survei ini menemukan penolakan atas ide presiden bekerja atas dasar GBHN/PPHN dan bertanggung jawab pada MPR merata di setiap kelompok masyarakat.
“Mayoritas dari setiap pemilih partai, pemilih capres, yang puas maupun tidak puas dengan kinerja Jokowi, serta mayoritas warga pada setiap segmen demografi dan wilayah lebih menginginkan presiden bekerja atas dasar janji programnya pada masa kampanye dan bertanggung jawab pada rakyat,” pungkasnya. ***