Nasional

PB PMII Gelar Diskusi Indonesia dalam Samudera Oligarki

Oleh : Marsi Edon - Selasa, 26/10/2021 19:43 WIB

Webinar PB PMII bertajuk Indonesia dalam Samudera Oligarki.(Foto:Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID - Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) Bidang Politik, Hukum dan HAM menggelar diskusi dengan mengangkat tajuk "Indonesia dalam Samudera Oligarki". Selasa malam, (26/10/2021)

Kegiatan webinar ini dibuka oleh Ketua Umum PB PMII Muhammad Abdullah Syukri.

Selaku pemantik kegiatan, Hasnu Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) PB PMII. Adapun narasumber kegiatan, Boni Hargens, Pengamat Politik Universitas Indonesia/Direktur LPI, Gde Pasek,Praktisi Politik/Anggota DPD RI 2014-2019, dan Herlambang , Dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada/Panasehat Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA).

Gus Abe sapaan akrab Muhammad Abdullah Syukri dalam sambutannya menyatakan, tema yang diangkat dalam diskusi PB PMII kali ini merupakan suatu kesadaran aktivis PMII dalam melihat dinamika kebangsaan yang terjadi.

Menurut Abe, kegiatan ini penting kiranya untuk diikuti secara baik oleh aktivis PMII. Kedepan, kata dia, agar setiap sikap yang dibangun oleh PB PMII berangkat dari kajian akademik dan tidak semata mengandalkan basis dialektika.

"Sebagai pimpinan tertinggi di PB PMII kami menyampaikan terima kasih kepada Bidang Polhukam yang sangat massif dalam menjalankan kegiatan. Dan ucapan terima kasih juga kepada para nasumber yang membersamai kami dalam acara webinar kali ini," ucap Abe.

Sementara itu, Hasnu Wakil Sekretaris Jendral PB PMII Bidang Polhukam memantik para peserta webinar dimulai dengan mengungkapkan, selama berabad-abad, oligarki dianggap diperkuat oleh kekayaan; anggapan ini dikacaukan oleh teori elit pada awal abad ke-21.

Di Indonesia, kata Hasnu, marak pandangan bahwa keadaan sudah berubah sejak kejatuhan Soeharto pada 1998, namun sebenarnya keadaan nyaris tak berubah.

Saat ini, lanjut Hasnu, yang juga Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) Jakarta itu, dalam kekuatan perpolitikan tanah air bukan lagi kekuatan tunggal alias kekuatan murni para oligark melainkan ada semacam kekuatan baru.

Hasnu mengungkapkan, kekuatan baru itu adalah sebagai hasil perkawinan silang antar oligarki dan kartel politik. Di satu sisi, oligarki adalah kekuasaan segelintir kecil orang yang mengusai sumber ekonomi dan bisnis, kemudian diperkuat oleh kartel yang memiliki basis kekuasaan politik untuk mencengkram demokrasi.

Dampaknya pahitnya, lanjut Hasnu, dapat dilacak melalui revisi UU KPK, UU Minerba, dan sejumlah UU bermasalah lainnya dalam semangat UU Cipta Kerja tahun 2021.

Sementara itu, Gde Pasek, selaku pembicara dalam kegiatan tersebut menuturkan, semangat untuk menumbangkan kekuatan oligarki dimulai dengan nafas reformasi.

Dalam semangat reformasi, sebut saja tokoh-tokohnya seperti Gus Dur, Megawati, dan SBY dan lain-lain tampil untuk mengalahkan oligarki. Namun, akhir-akhir ini justru kekuatan oligarki cukup sulit untuk dibendung.

Mahasiswa, kata Pasek, tidak boleh kalah untuk melawan kekuatan oligarki. Karena tercatat dalam sejarah bangsa ini, bahwa reformasi merupakan gerakan moral dan gerakan intelektual yang dibangun oleh mahasiswa, termasuk didalamnya ada PMII.

Oligarki, jelas Pasek, dipelihara oleh kekuasaan. Mereka menjelma dalam partai-partai politik yang acap kali menggunakan politik uang pada setiap momentum pemilu.

Maka, jalan keluarnya adalah melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat, agar menghasilkan demokrasi berkualitas.

Hal senada diucapkan Herlambang. Ia mengatakan, melihat oligarki pada hari ini harus menggunakan optik baru.

Karena teori-teori lama yang melakukan penelitian tentang oligarki di Indonesia dianggap banyak kekurangan dalam mengungkap oligarki.

Menurut Dosen Fakultas Hukum UGM ini, salah satu teori yang tepat untuk melihat oligarki di Indonesia adalah kartelisasi oligarkis.

"Kartelisasi oligarkis adalah suatu teori yang dapat membantu kita untuk melihat secara baik bagaimana oligarki dan kartel politik melakukan intervensi terhadap sejumlah produk perundang-undangan kita," jelas Herlambang.

Jalan keluarnya, kata Herlambang, konsolidasi demokrasi harus dimulai dengan kesadaran kolektive masyarakat sipil. Kita harus kolektif dalam membendung oligarki baik unsur akademik, aktivis mahasiswa dan kelompok sipil lainnya.

Kegiatan yang berlangsung dari pukul 19.00 WITA sampai pukul 21.00 WITA dimoderatori oleh Syaiful Hidayatullah Bidang Polhukam PB PMII dan dihadiri oleh PMII se Indonesia dan peserta dari organisasi mahasiswa lainnya.*

Loading...

Artikel Terkait