Ilustrasi pengeboran di lepas pantai. (Foto: law-justice.co)
Jakarta, INDONEWS.ID -- China melayangkan surat protes kepada Pemerintah Indonesia terkait aktivitas pengeboran lepas pantai di Landas Kontinen Indonesia yang berada di Natuna Utara.
Hal tersebut diketahui dalam pemberitaan Reuters pada Rabu (1/12/2021) dengan judul “Eksklusif China memprotes pengeboran dan latihan militer Indonesia”.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mengatakan setidaknya ada tiga alasan mengapa protes tersebut dilayangkan oleh Pemerintah China.
“Pertama karena dalam perspektif China pengeboran yang dilakukan berada di wilayah yang diklaim oleh China berdasarkan sembilan garis putus,” ujar Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani tersebut melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (3/12).
Kedua, kata Hikmahanto, protes dilakukan sebagai prosedur standar agar China tidak dikesankan melepaskan klaimnya atas wilayah dimana Indonesia melakukan pengeboran, yang menurut China masuk dalam sembilan garis putus.
Hal ini, katanya, mengingat kini klaim Landas Kontinen oleh Indonesia tidak sekadar hanya klaim di atas peta, melainkan telah diwujudkan secara nyata.
“Bila China tidak melakukan protes maka secara hukum internasional berarti China mengakui wilayah tempat pemboran sebagai Landas Kontinen Indonesia,” tuturnya.
Terakhir, China melakukan protes agar di dalam negeri otoritas yang berwenang akuntabel di mata para pemangku kepentingan, termasuk rakyatnya. Otoritas ingin menunjukkan bahwa China telah benar-benar menjalankan fungsinya dalam mengamankan klaim sembilan garis putus tersebut.
Hikmahanto mengatakan, perspektif China tersebut tentu bertolak belakang dengan perspektif Indonesia.
Oleh karena itu, Hikmahanto menyarankan Indonesia agar melanjutkan kegiatan pemboran tersebut, bahkan perlu mendapat pengamanan dari Bakamla bila ada gangguan dari Coast Guard China.
Kegiatan pengeboran yang dilakukan Indonesia saat ini telah sesuai dengan arahan Presiden Jokowi kepada Menteri ESDM saat rapat di KRI Imam Bonjol pada tahun 2016.
“Saat itu Presiden meminta agar perkembangan ekonomi di wilayah Kepulaun Natuna dan sekitarnya dikembangkan terutama untuk dua hal, yaitu perikanan dan migas,” pungkasnya. ***