Nasional

Ini yang Akan Dilakukan Kabupaten Bandung untuk Cegah Radikalisme dan Terorisme

Oleh : very - Kamis, 13/01/2022 21:40 WIB

Deputi I bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Nisan Setiadi, SE. (Foto: PMD BNPT)

 

Soreang, INDONEWS.ID --- Untuk membangun daya imunitas dan kekebalan warga bangsa dalam menghadapi berbagai macam virus seperti virus intoleransi, radikalisme dan terorisme yang menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus memberikan pemahaman kepada seluruh elemen masyarakat mengenai bahaya virus tersebut.

Hal tersebut terlihat saat BNPT menggelar Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan BNPT RI bersama Forkopimda, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama dalam Rangka Pencegahan Paham Radikal Terorisme di Kabupaten Bandung. Acara tersebut digelar di Rumah Dinas Bupati Bandung di Soreang, Kamis (13/1/2022) siang. 

Deputi I bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Nisan Setiadi, SE, di acara tersebut mengatakan bahwa silaturahmi  ini merupakan sinergi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan misi penting BNPT dalam melakukan pencegahan radikalisme dan terorisme hingga ke daerah pelosok. Hal ini juga sebagai upaya untuk membangun sinergi dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam mewujudkan Indonesia yang harmoni dalam Kebhinekaan.

“Silaturahmi dan dialog kebangsaan ini merupakan salah satu cara BNPT untuk membangun sinergi, koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama pemerintah daerah dalam memperkuat wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional kita demi terwujudnya Indonesia yang harmoni dalam Kebhinekaan,” kata Mayjen TNI Nisan Setiadi.

Menurutnya, program silaturahmi dan dialog yang dilakukan BNPT ini merupakan program BNPT yang sudah dilaksanakan di wilayah Jawa Barat di tahun 2022 ini. Sebelumnya sudah dilakukan di Kabupaten Garut dan juga di lingkungan Forkopimda Jawa Barat. Kedepan silaturahmi ini akan kembali dilaksanakan di Jawa Timur, Sulawesi Tengah kemudian juga ke NTB, atau Bima.

“Kita ingin bersama-sama dengan komponen lainnya atau multipihak,  yaitu kolaborasi dan kohesi. (Kita melakukannya secara) Pentahelix antara  pemerintah,  masyarakat, pengusaha, akademisi, media dan juga didalammnya ada seniman dan budayawan. Intinya bagaimana mencegah menanggulangi terkait dengan intoleransi radikalisme dan terorisme di wilayah,” kata alumni Akmil tahun 1988 ini.

Lebih lanjut Deputi I mengatakan, alasan lain dipilihnya Kabupaten Bandung sebagai lokasi silaturahmi dan dialog dikarenakan BNPT ingin bersama-sama Pemerintah Kabupaten Bandung untuk menjajaki kemungkinan kegiatan sinergitas. Yaitu  kerjasama kolaborasi antara BNPT dengan 48 Kementrian/Lembaga (K/L), termasuk dengan Pemkab Bandung  dengan program yang disebut sebagai Kawasan Terpadu Nusantara (KTN).

“Yang mana di KTN itu didalamnya bagaimana memberdayakan mitra deradikalisasi (mantan napi terorisme) dan juga penyintas atau korban tindak pidana terorisme untuk kita berdayakan. Yaitu kita memberikan suatu solusi atau mungkin suatu pemecahan permasalahan untuk para mitra deradikalisasi atau para napi teroris itu kita satukan dalam satu wadah seperti koperasi,” ucap mantan Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Pertahanan Udara (Danpussenarhanud) Kodiklat TNI-AD ini.

 

(Sekertaris Utama (Sestama) Mayjen TNI Dedi Sambowo menerima cinderamata dari Bupati Bandung, Dadang Supriatna. Foto: PMD BNPT)

 

Deradikalisasi, Ekonomi dan Pariwisata

KTN rencananya akan dikembangkan dengan mencakup sejumlah aspek, yakni deradikalisasi, ekonomi dan pariwisata. “Kita harus berdayakan eks napi terorisme. Selain itu agar mereka tidak kembali tepapar paham radikalisme dan terorisme,” ucap mantan Kabinda Gorontalo ini.

Sehingga nantinya kedepan di wilayah Kabupaten Bandung yang bisa dijadikan untuk KTN yang bisa digunakan untuk, pertanian, peternakan dan perikanan. Nantinya di KTN tersebut diharapkan bisa memiliki tiga unsur, yang pertama untuk Pendidikan; kedua untuk  kesejahteraan dan yang ketiga juga untuk tourisme atau pariwisata

“Mudah-mudahan ke depan kita akan bekerjasama mencari wilayah atau mungkin tempat-tempat yang bisa dijadikan untuk tempat KTN tadi,” katanya.

Mantan Kabinda Sulawesi Selatan ini mengatakan, dengan adanya kegiatan dan dialog terkait dengan wawasan kebangsaan ini sebagai salah satu upaya pencegahan paham terorisme, melalui Badan Kesbangpol dan Forkopimda Kabupaten Bandung. Karena dengan melalui Forum ini bisa melaksanakan sosialisasi bersama beberapa jajaran, yakni ormas, OKP, tokoh agama, dan Tomas untuk menangkal Paham Radikalisme Terorisme.

“Karakter pendidikan Pancasila saat ini hampir hilang, oleh karena itu upaya kedepan agar menghidupkan kembali karakter Pancasila serta menghafal Al Quran, di setiap sekolah sebagai dasar memperkuat Ideologi untuk menangkal Paham Radikalisme. Karena saat ini kelompok terorisme gencar melaksanakan Propaganda melalui media sosial. Sehingga kami berharap semua dapat mencegah, dengan peran masing-masing,” tambahnya.

Sementara terkait potensi radikal terorisme di Kabupaten Bandung dibandingkan dengan wilayah lain menurutnya masih termasuk level yang biasa.  “Kalau Wilayah lain memang ada  para napi teroris. Tapi disini untuk wilayah Bandung dianggap ya tidak begitu signifikan atau menonjol dibanding Wilayah lain,” kata mantan Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya ini mengakhiri.

 

Perda Antiradikalisme dan Intoleransi

Sementara itu Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengatakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung berencana untuk membuat Peraturan Daerah (Perda)  anti radikalisme dan Intoleransi. Hal ini sebagai upaya mencegah paham radikalisme masuk ke Kabupaten Bandung sekaligus sebagai antisipasi terhadap warga Kabupaten Bandung agar tidak terpapar paham radikalisme dan terorisme.

“Kedepan, saya pun sepakat untuk membuat Perda (anti radikalisme) karena bagaimanapun regulasi ini sangat penting sebagai acuan dalam melaksanakan langkah-langkah selanjutnya,” ucap Bupati Bandung Dadang Supriatna.

Dadang Supriatna mengungkapkan, jika melihat semua orang berpotensi untuk menjadi intoleran dan radikal, tentunya harus di awali dengan langkah langkah regulasi untuk dijadikan acuan. “Kita akan berunding dengan ketua DPRD Kabupaten Bandung, dan kita akan adakan kajian akademisi atau kajian dari sektor daerah lainnya, sehingga kita bisa mengeluarkan Perda,” ungkap Kang DS panggilan akrab Bupati Bandung.

(BNPT menggelar Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan BNPT RI bersama Forkopimda, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama dalam Rangka Pencegahan Paham Radikal Terorisme di Kabupaten Bandung. Acara tersebut digelar di Rumah Dinas Bupati Bandung di Soreang, Kamis (13/1/2022) siang.) 

Menurut Kang DS, peran RT, dan RW sangat besar dalam upaya pencegahan munculnya gerakan radikal dan terorisme. “Saya sudah tingkatkan insentif RT dan RW. Maka saya berharap para pengurus RT dan RW harus menjadi ujung tombak dalam mendeteksi berbagai kerawanan sosial sejak dini, dan mengawasi lingkungan, 1x24 jam tamu wajib lapor,” ujarnya.

Saat ditanyakan terkait Kawasan Terpadu Nusantara (KTN), Kang DS menyebut adanya KTN untuk eks napi terorisme  tersebut efektif untuk untuk proses deradikalisasi. Dikatakan Dadang, hal tersebut dikarenakan setelah mantan napi terorisme keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka bisa mendapatkan pembinaan lanjutan.

“KTN dinilai ampuh dalam menurunkan aksi teror di Indonesia lewat peningkatan kesejahteraan sebagai bentuk soft approach penanggulangan terorisme dengan pemerataan pembangunan dan transformasi nasional,” katanya.

KTN bertujuan memacu kemajuan pembangunan dan perekonomian daerah yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (kemandirian) sehingga dapat meminimalisasi gerakan radikal terorisme

“Diharapkan keberhasilan pendirian KTN ini nantinya akan menciptakan perubahan mindset dan kemandirian masyarakat,” ujar Dadang.

Pihaknya akan berkolaborasi dengan beberapa instansi terkait, dan apabila sudah mendapatkan lokasinya maka akan di sampaikan ke BNPT.

Dalam acara silaturahmi tersebut selain Deputi I, pihak BNPT yang turut hadir yakni Sekertaris Utama (Sestama) Mayjen TNI Dedi Sambowo, Direktur Pencegahan Brigjen Pol R. Ahmad Nurwakhid, SE, MM, Direktur Deradikalisasi, Prof. Dr. Irfan Idris, MA, Direktur Perangkat Hukum Internasional (PHI), Laksma TNI Joko Sulistyanto, SH, MH, dan Kasubdit Kontra Propaganda Kolonel Pas. Drs. Sujatmiko.

Sementara itu selain kang DS, jajaran  Forkopimda Kabupaten Bandung yang hadir dalam silaturahmi dan dialog tersebut yakni Wakil Bupati Bandung Sahrul Gunawan, Kapolres Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo, Dandim 0624/Kab Bandung Letkol Arh Dharma Noviang Jaya, Ketua MUI, unsur pemuda serta tokoh masyarakat dan agama lainnya di Kabupaten Bandung. ***

 

Loading...

Artikel Terkait