Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri menyelenggarakan Podcast Bikin Bangga Indonesia dengan Tema: “Mencapai Target Pembangunan Nasional” dengan narasumber utama Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Sugeng Hariyono, Edisi ini dipandu oleh Host TV One, Alycia Evyta.
Jakarta, INDONEWS.ID – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri menyelenggarakan Podcast Bikin Bangga Indonesia dengan Tema: “Mencapai Target Pembangunan Nasional” dengan narasumber utama Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Sugeng Hariyono, Edisi ini dipandu oleh Host TV One, Alycia Evyta.
Peran serta masyarakat di daerah sangat penting dalam perencanaan pembangunan, dimana masyarakat dapat memberikan masukan ketika penyusunan dokumen Peraturan Daerah (Perda). Sugeng menjelaskan bahwa semua rancangan Perda terbuka untuk publik. Masukan masyarakat bila ada hal peraturan yang tidak sesuai maka dapat melaporkan kepada Pemerintah.
"Misal masyarakat karo mengirimkan jeruk untuk meminta perhatian pemerintah untuk memperbaki jalan. Dan masukan masyarakat dapat ditanggapi dan ditangani. Maka dalam upaya masyarakat masyarakat perlu digalakan," ujar Sugeng dalam menanggapi Penerapan Sistem Informasi Pemerintahah Daerah saat Podcast Edisi Mencapai Target Pembangunan Nasional.
Selain itu, menurut Sugeng, penerapan Sistem Informasi Pemerintahah Daerah, Kemendagri sudah memiliki Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, ada tiga hal dokumen informasi perencanaan, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya.
Dalam informasi perencanaan digunakan bukan hanya Kemendagri tetapi bisa digunakan Kementerian/Lembaga, dan sudah ada 8 Kementerian/Lembaga yang berkolaborasi dengan Kemendagri untuk menggunakan SIPD, bahkan KPK mendorong untuk menyatukan berbagai aplikasi perencanaan karena dapat transparan dan bisa dilacak. Pesan Sugeng dalam implementasikan skema perencanaan pembangunan memiliki halangan terbesar.
“Halangan terbesar adalah anggaran. Hal ini sangat klasik. Maka pemerintah buka celah untuk skema Kerjasama dengan badan usaha dan bangun kerja sama dengan pihak ketiga sehingga tidak tergantung dengan APBN dan APBD. Yang lain integrasikan dengan para pihak. SIPD dapat integrasikan dari perencanaan, penganggaran. Kendala terakhir peran serta masyarkat untuk dikontrol dan terlibat kebijakan, termasuk displin saling mengingatkan warga masyarakat lainnya," ungkapnya.*
